Perusahaan Travel Pemberangkat 46 Calon Jemaah Haji Terdeportasi Pakai Alamat Fiktif

BANDUNG, KOMPAS.TV – Alamat perusahaan travel yang memberangkatkan 46 jemaah calon haji dan kemudian dideportasi dari Arab Saudi ternyata palsu alias fiktif.

Perusahaan travel tersebut, PT Alfatih Indonesia Travel, mencantumkan alamat di Jalan Panorama 1 Nomor 37, Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Namun saat ditelusuri Kompas.com, lokasi tersebut bukanlah kantor perusahaan travel pemberangkatan haji, melainkan alamat sebuah penginapan bernama Cahaya Panorama.

Menurut Gabriel Yonatan, resepsionis penginapan Cahaya Panorama, alamat yang dicantumkan dengan nomor 37 itu tidak ada.

Baca Juga: Pakai Visa Tak Resmi, 46 Calon Jemaah Haji Indonesia Dipulangkan

Kata dia, di Jalan Panorama 1 hanya ada nomor 35, itu pun alamat penginapan Cahaya Panorama.

Gabriel juga memastikan bahwa tidak pernah ada perusahaan travel pemberangkatan haji di sepanjang lokasi tersebut sejak beberapa tahun lalu.

"Dari awal memang (di sini) penginapan, belum pernah ada perusahaan (pemberangkatan haji) itu. Karena pemiliknya kan orang China, jadi enggak ada urusannya dengan penyelenggaraan haji dan umrah," kata Gabriel saat ditemui di lokasi, Senin (4/7/2022).

Akibat pencatutan alamat tersebut sebagai alamat PT Alfatih Indonesia Travel, Gabriel mengaku pihaknya cukup dirugikan.

Sebab, sejak awal hotel itu berdiri tidak pernah mengalihfungsikan sebagai jenis usaha lain, fungsi dan jenis usahanya pun masih sama yakni sebagai sebuah penginapan.

"Sebetulnya cukup dirugikan juga, karena memang tidak ada perusahaan itu. Dari kemarin banyak yang datang untuk konfirmasi soal itu," papar Gabriel.

Perusahaan PT Alfatih Indonesia Travel itu juga dipastikan beralamat fiktif setelah pemerintah setempat melakukan investigasi.

Baca Juga: 46 WNI Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Apa Itu Haji Furoda?

Camat Lembang Herman Permadi mengatakan, jika perusahaan itu ada di wilayah Lembang, setidaknya pihak RT/RW atau aparat setempat juga mencatat aktivitas mereka.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak RT/RW, memastikan berkenaan alamat tersebut. Kami meyakini alamat tersebut tidak ada di kami karena terus terang penomoran itu pasti terdata di pemerintah desa," sebut Herman.