Demokrat Tolak Usulan Surya Paloh Duetkan Anies-Ganjar: Itu Langgengkan Politik Identitas

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Demokrat menilai wacana memasangkan Anies-Ganjar sebagai "pemersatu bangsa"  sama dengan melanggengkan politik identitas dan tidak menyelesaikan persoalan.

Demikian Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani merespons wacana duet Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Tengah itu, kepada KOMPAS TV, Selasa (28/6/2022).

“Karenanya mengambil jalan pintas dengan mewujudkan duet Anies-Ganjar sebagai representasi dua kutub politik yang selama ini diperhadap-hadapkan sebagai pengejawantahan politik identitas, sama saja dengan melanggengkan politik identas itu sendiri,” kata Kamhar.

“Jadi tidak menyelesaikan persoalan.”

Baca Juga: Duet Anies-Ganjar Digaungkan sebagai Pemersatu Bangsa, Pengamat: Sulit Terwujud

Menurut Kamhar, yang menjadi sumber persoalan politik identitas adalah presidential threshold. Oleh karenanya, angka ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold harus dikaji kembali.

“Karenanya jika ingin menyelesaikan eksploitasi politik identitas secara berlebihan ini, dan sekaligus menjadi ikhtiar meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi, maka ini yang mesti ditinjau ulang,” ujar Kamhar.

“Agar rakyat mendapatkan sebanyak mungkin pilihan putra dan putri terbaik bangsa yang berkontestasi pada puncak kepemimpinan nasional.”

Sebab, sambung Kamhar, banyaknya kontestan juga akan meningkatkan kreativitas dan partisipasi publik. Selain berkontribusi positif sebagai pendidikan politik dan peningkatan kritisisme publik.

Baca Juga: Jawaban Kocak Ganjar Pranowo soal Duet Pemersatu Bangsa dengan Anies Baswedan

“Karenanya, jika Pak Jokowi ingin dikenang dan tercatat dengan baik pada sejarah perjalanan demokrasi bangsa ini, masih ada kesempatan memperbaiki setelah selama hampir dua periode demokrasi terpasung.”

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengusulkan duet Anies-Ganjar sebagai pemersatu bangsa saat diskusi dengan Presiden Joko Widodo.

Terhadap usulan Surya Paloh, sejumlah partai politik sudah menyatakan penolakannya.

Seperti halnya Partai Golkar melalui politisi Dave Laksono yang menyatakan akan tetap mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden 2024 mendatang.

Baca Juga: Prabowo: Keluarga Saya Berseberangan dengan Soekarno, Tapi Dia Pemersatu Bangsa

Di samping itu, Dave juga menyampaikan jika partainya telah membentuk koalisi dengan PAN dan PPP yang diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu. Menurut Dave, dengan KIB, Golkar merasa cukup untuk mendapatkan tiket Pilpres 2024.

Bukan hanya Golkar yang sudah menyuarakan penolakan atas usulan Surya Paloh. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyuarakan hal yang sama, begitu pun dengan PSI.