Ini Penjelasan Pemerintah Mengapa Draf RUU KUHP Belum Bisa Diungkap ke Publik

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Pemerintah didesak untuk membuka draf Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Namun pemerintah belum bisa melakukannya.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) beralasan, hal yang membuat pemerintah belum bisa membuka draf RUU KUHP ke publik dikarenakan menghargai proses yang sedang berjalan.

Menurutnya jika RUU KUHP sudah diserahkan ke DPR, maka pemerintah bersedia membuka draf tersebut ke publik.

Baca Juga: Tolak Draf RKUHP, Mahasiswa Berunjuk Rasa di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya

"Sebelum naskah diserahkan ke DPR naskah RUU KUHP ini tidak bisa dipubilikasi. Bukan kami tidak mau membuka draf RKUHP kepada publik, tapi ini ada proses yang harus kita hormati," ujarnya dalam dialog virtual Konsinyering RUU KUHP yang disiarkan di YouTube Pusdatin Kumham, Kamis (23/6/2022).

Eddy Hiariej menambahkan, sampai hari ini, tim pemerintah masih membaca ulang draf RUU KUHP. Langkah tersebut belajar dari pengalaman yang terjadi di UU Cipta Kerja. 

Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut dibacakan pada Kamis, 25 November 2021, MK menemukan fakta hukum terkait perubahan materi RUU Cipta Kerja secara substansial pasca-persetujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekadar bersifat teknis penulisan, termasuk juga terdapat salah dalam pengutipan.

Baca Juga: Pemerintah dan DPR Targetkan RUU KUHP Selesai pada Juli 2022