Risma Bela Anies dan Riza soal Angka Kemiskinan Jakarta: Itu Dampak Covid-19 dan Perang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Sosial Tri Rismaharini membela Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perihal angka kemiskinan.

Menurut Risma, naiknya angka kemiskinan di Jakarta tidak disebabkan kesalahan kebijakan yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Riza Patria.

“Saya katakan tidak (tidak ada kebijakan pemda yang salah -red),” kata Risma di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2022).

Menurut bekas Wali Kota Surabaya ini, kemiskinan yang terjadi di Jakarta dikarenakan dampak pandemi Covid-19 hingga perang Rusia-Ukraina.

“Karena memang, kemarin dampak Covid-19 itu semuanya. Bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia itu terjadi. Jadi dampak Covid-19 itu, kemudian sekarang ini kena perang,” kata Risma.

Baca Juga: Risma soal Pilgub DKI: Bukan Keinginan atau Mimpi Saya

“Seperti kita tahu bahwa kita juga konsumsi terigu kita besar. Nah sumbernya terigu dari mana, itu dari Ukraina. Kemudian dari India. Yang sekarang mereka tidak mau mengekspor gandumnya atau terigunya. Jadi memang ini menjadi masalah menurut saya seluruh dunia.”

Berbeda dengan Risma, kemarin Politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat justru menyoroti angka kemiskinan DKI Jakarta dengan mempertanyakan alokasi dana APBD Pemprov DKI yang nilainya sangat besar.

Pasalnya, menurut Djarot, APBD yang besar ternyata tidak optimal menekan angka kemiskinan Jakarta. Bahkan, program-program Pemprov DKI Jakarta pun dinilai juga tak jelas.

“Kita prihatin karena APBD DKI besar banget. Kita tunggu-tunggu sebetulnya, katanya menyubsidi rakyat miskin untuk mendapatkan rumah layak huni. Ternyata rumah dibangun dengan DP nol rupiah juga tidak jelas berapa. Padahal APBD-nya besar sekali,” kata Djarot.

Baca Juga: Angka Kemiskinan Jakarta Disebut Meningkat, Djarot PDIP: APBD Segitu Gedenya untuk Apa?

“Kemudian ada program untuk mengangkat rakyat kecil supaya bisa berusaha dengan baik, ada program Oke Oce. Hal seperti ini yang membikin kita miris. Sehingga kita mempertanyakan, duit sak mono gedhene (uang segitu besarnya, red) itu untuk apa ya?” tanya Djarot menyentil.

Adapun program Rumah DP 0 Rupiah merupakan salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika mengikuti Pilkada pada tahun 2017 lalu.

Sementara, One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE) juga merupakan salah satu janji politik Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Dalam program ini, Pemprov DKI berperan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan usaha. Saat itu, Anies-Sandi menargetkan 200.000 wirausaha baru dalam waktu lima tahun masa kepemimpinannya.

Baca Juga: Jakarta Ulang Tahun ke-495, Djarot Ingatkan Anies soal Tingkat Polusi yang Tinggi

Djarot, mantan wakil gubernur DKI Jakarta pendamping Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu pun berandai-andai.

Jika saja, katanya, dana yang digunakan untuk Formula E diperuntukkan demi membangun rumah susun bagi warga Jakarta, tentu akan jauh lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan.

“Kalau seumpamanya diperuntukkan membangun rumah, rumah susun untuk rakyat, itu jauh lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan. Kalau itu didistribusikan untuk memberikan bantuan permodalan bagi pengusaha kecil, itu akan lebih fokus untuk membahagiakan warganya,” ujar Djarot mengurai.