Jokowi Sentil Pertamina dan PLN yang Tuman Minta Subsidi Terus ke Kemenkeu: Kok Enak Banget

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil Pertamina dan PLN yang dinilai terlalu membebani karena mengharapkan subsidi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Oleh karena itu, Presiden Jokowi pun meminta dua BUMN ini melakukan efisiensi agar tidak selalu bergantung kepada subsidi pemerintah.

Demikian disampikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara sebagaimana laporan Jurnalis KOMPAS TV Cindy Permadi, Senin (20/6/2022).

“Jadi terkait dengan krisis energi baik itu yang namanya BBM, gas, solar, pertalite, pertamax, listrik, ini jangan sampai terlalu mengharapkan,” tegas Jokowi.

Baca Juga: Kepuasan Publik ke Jokowi-Ma’ruf Turun 6 Persen, Demokrat Ungkap Ada Dugaan Penurunan Double Digit

“Utamanya Pertamina, terutamanya juga PLN, terlalu mengharapkan dan kelihatan sekali hanya mengharapkan dari subsidinya Kementerian Keuangan.”

Jokowi menuturkan, sepatutnya Pertamina dan PLN juga mempunyai upaya untuk melakukan efisiensi, di samping subsidi yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

“Mestinya di sana juga ada upaya-upaya efisiensi, jadi dua-duanya berjalan. Nah kalau hanya berharap terus kepada subsidi dari menteri keuangan tanpa ada usaha efisiensi di PLN, di Pertamina, ini yang dilihat oleh publik ya kok enak banget,” ucap Jokowi.

“Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa diefisiensi, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah, semuanya harus dilakukan posisi-posisi seperti ini.”

Baca Juga: Politisi PKS soal Survei Kepuasan Publik ke Jokowi-Ma’ruf Turun: Membenarkan Perasaan Publik

Kemudian, lanjut Jokowi, dalam jangka waktu pendek bagaimana bisa meningkatkan produksi sehingga tidak tergantung sekali kepada impor.

“Saya kira sumber-sumber minyak yang ada sekecil apa pun agar meningkat,” pinta Jokowi.

Sebab, meskipun beban fiskal berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat bawah baik yang berkaitan dengan BBM, pertalite, dan solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik.

“Ini yang terus harus kita jaga dan kembali lagi saya minta kepada kementerian lembaga dan BUMN melakukan efisiensi belanja yang sebanyak-banyaknya agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal,” ujarnya.