Tito Karnavian Akan Panggil Sekda Pemda yang Dananya Mengendap di Bank

JAKARTA, KOMPAS.TV- Para Sekretaris Daerah akan dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri membahas anggaran ratusan triliun rupiah yang ditanam di bank.

Namun, belum ada informasi resmi dan pasti mengenai agenda pertemuan Mendagri Tito Karnavian dengan para Sekda. Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro juga belum mengungkapkan pemda mana saja mengendapkan dana di bank dalam jumlah tinggi.

"Minggu ini Bapak (Tito Karnavian) undang para Sekda untuk bahas hal tersebut," kata Suhajar seperti dikutip Kompas.com, Senin (20/6/2022).

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, dana pemerintah daerah yang menganggur di bank totalnya sebesar Rp200 triliun hingga akhir Mei 2022, meningkat dari Rp172 triliun pada Mei 2021.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tegur Kementerian dan Pemda untuk Segera Selesaikan Sengketa Lahan!

Pada Mei 2020 dana pemda yang mengendap di bank sebesar Rp165 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, hingga April 2022, daerah di wilayah Jawa Timur mengendapkan dana tertinggi, yakni sebesar Rp24,17 triliun. Dana terendah yang mengendap Rp 1,07 triliun berada di wilayah Kepulauan Riau.

Sri Mulyani kesal dengan hal itu dan menegur para kepala daerah. Sri Mulyani menjabarkan, realisasi belanja Pemda hingga akhir Mei 2022 turun menjadi Rp 223 triliun. Realisasi ini -17 persen (year on year/yoy) dari Rp 270 triliun pada Mei 2021.

Lebih lanjut, belanja Rp 223 triliun hingga akhir Mei 2022 didominasi oleh belanja pegawai, yakni untuk menggaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga: Cak Imin Lirik Anies, Sri Mulyani dan Tito Karnavian untuk Jadi Cawapres

Dia mencatat, pembayaran gaji mencapai Rp 113 triliun. Sedangkan belanja modal yang notabene dianggarkan untuk infrastruktur dasar seperti akses air bersih hanya Rp 12 triliun, itu pun lebih rendah dibanding tahun lalu Rp 14 triliun.

Di sisi lain, banyak warga yang membutuhkan pembangunan infrastruktur lewat dana tersebut.

"Bukan karena enggak ada uangnya, transfer kami ke daerah itu rutin. Memang ada beberapa persyaratan, tapi tetap daerah sekarang itu masih punya Rp 200 triliun di bank. Jadi ini, kan, menggambarkan ada ironis, ada resources, ada dananya, tapi enggak bisa dijalankan," kata Sri Mulyani kesal

"Bapak Ibu sekalian lihat begitu nerima transfer dari pusat, langsung gampang bayar gaji aja. Apalagi ini sebentar lagi gaji ke-13, itu enggak perlu leadership. Wong ada by account by number, (tinggal transfer saja). Yang perlu dipikirkan, kan, ya tadi kenapa belanja barangnya banyak," seloroh Sri Mulyani.