Sepertiga Rakyat Sudan akan Kelaparan September Nanti kata PBB

KAIRO, KOMPAS.TV — Persatuan Bangsa-Bangsa  hari Kamis, (16/6/2022) menyebut, sepertiga penduduk Sudan saat ini menghadapi krisis pangan akibat dampak guncangan iklim, gejolak politik, dan kenaikan harga pangan global, kata badan pangan PBB, seperti laporan Associated Press, Jumat, (17/6/2022).

Sebuah laporan bersama oleh Program Pangan Dunia WFP dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mengatakan, 15 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut di seluruh 18 provinsi di negara Afrika Timur itu.

“Efek gabungan dari konflik, guncangan iklim, krisis ekonomi dan politik, kenaikan biaya dan panen yang buruk mendorong jutaan orang lebih dalam ke dalam kelaparan dan kemiskinan,” kata Eddie Rowe, perwakilan WFP di Sudan.

Kondisi kehidupan dengan cepat memburuk di seluruh Sudan yang kekurangan uang sejak kudeta militer Oktober lalu, mengirim ekonomi yang sudah rapuh makin terjun bebas, dengan serangan Rusia ke Ukraina menambah penderitaan ekonomi.

Tingkat pengumpulan dana gagal memenuhi kebutuhan kemanusiaan di Sudan, di mana 40 persen dari populasi diperkirakan akan mengalami kerawanan pangan pada bulan September, kata laporan itu.

"Kita harus bertindak sekarang untuk menghindari meningkatnya tingkat kelaparan dan menyelamatkan nyawa mereka yang sudah terkena dampak," kata Rowe.

Pengambilalihan militer 25 Oktober menjungkirbalikkan transisi Sudan ke pemerintahan demokratis setelah tiga dekade penindasan dan isolasi internasional di bawah Presiden otokratis Omar al-Bashir.

Sudan berada di jalan yang rapuh menuju demokrasi sejak pemberontakan rakyat memaksa militer untuk menyingkirkan al-Bashir dan pemerintahan Islamnya pada April 2019.

Baca Juga: Bentrokan Suku di Darfur Sudan Tewaskan 125 Orang, Pemicunya Sengketa Lahan

Ada protes mingguan yang menyerukan agar militer mundur sejak kudeta Oktober. Pada hari Kamis, ratusan lagi berbaris menuju markas besar pemerintah di ibu kota Khartoum.

Komite Dokter Sudan Tengah, yang melacak kematian pengunjuk rasa, mengatakan satu demonstran meninggal karena luka-luka yang diderita dari pasukan keamanan yang menembak ke arah kerumunan.

Kelompok itu mengatakan kematian hari Kamis membuat jumlah pengunjuk rasa yang tewas sejak kudeta menjadi 102 orang.

Kudeta itu juga menghentikan upaya pemerintah sipil terguling yang sudah dua tahun merombak ekonomi dengan miliaran dolar pinjaman dan bantuan dari pemerintah Barat dan lembaga keuangan internasional. Dukungan semacam itu dihentikan setelah kudeta.

Laporan tersebut mencatat kota Kreinik di Darfur Barat, di mana bentrokan antar suku merenggut lebih dari 200 nyawa pada bulan April, menonjol sebagai yang paling terkena dampak, dengan 90 persen warga kota menghadapi kelaparan.

Sudan terjerumus ke dalam krisis ekonomi ketika Sudan selatan yang kaya minyak memisahkan diri pada 2011 setelah beberapa dekade perang saudara, membawa serta lebih dari setengah pendapatan publik dan 95 persen ekspor.

Sudan menjadi pariah internasional setelah ditempatkan pada daftar negara sponsor teror AS pada awal 1990-an, mengeluarkannya dari ekonomi global dan mencegah pinjaman dari lembaga global seperti Dana Moneter Internasional.

Mantan Presiden Donald Trump menghapus Sudan dari daftar hitam setelah pemerintah transisi setuju untuk membayar 335 juta dollar AS sebagai kompensasi bagi para korban serangan yang dilakukan oleh jaringan al-Qaida Osama bin Laden ketika pemimpin teror itu tinggal di Sudan. Penghapusan itu juga merupakan insentif bagi Sudan untuk menormalkan hubungan dengan Israel.