Taspen Compliance Day Berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, KPK, PPATK, dan Kejagung RI

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jaminan asuransi, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai negeri (Taspen) (Persero) berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Komitmen tersebut diwujudkan lewat kolaborasi Taspen Compliance Day (16/06) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Taspen Compliance Day juga berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kegiatan yang menjadi bagian dari wujud aktif implementasi core values AKHLAK ini dilaksanakan secara hybrid dengan dihadiri seluruh dewan komisaris dan anggota direksi Taspen.

Baca Juga: Tingkatkan Kenyamanan Peserta di Pulau Madura, Taspen Resmikan Gedung Kantor Cabang di Pamekasan

Taspen Compliance Day juga dihadiri pimpinan perusahaan anak, pimpinan unit kerja, dan branch manager seluruh Indonesia di ruang auditorium lantai 6 gedung PT Taspen.

Seluruh karyawan PT Taspen turut mengikuti kegiatan ini secara virtual.

Direktur Utama Taspen A.N.S. Kosasih menegaskan komitmen Taspen Group dalam meningkatkan budaya kepatuhan dan budaya antikorupsi di lingkungan perusahaan.

Kosasih mengatakan, komitmen ini berlaku sama untuk seluruh anak perusahaan Taspen demi meningkatkan kepercayaan para peserta.

Selama ini, Taspen telah bergerak cepat dalam menerapkan teknologi sebanyak-banyaknya dalam proses bisnis untuk meningkatkan transparansi.

“Harapannya, Taspen Compliance Day menjadi awal mula untuk menunjukkan bahwa Risk Culture dan Compliance Culture hidup dengan subur, tumbuh besar, dan bertambah kuat di dalam perusaaan setiap hari,” pungkas Kosasih.

Baca Juga: Taspen Apresiasi Pemerintah Daerah dengan Pemenuhan Hak dan Kewajiban ASN Terbaik

Deputi Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Aris Priyatno turut memaparkan materi terkait penerapan antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada industri jasa keuangan.

Pihak KPK diwakili Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Amir Arief melanjutkan pemaparan mengenai “Penguatan Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi”.