Zulkifli Hasan Dilantik Jadi Mendag, PKS Minta Harga Minyak Goreng Segera Diturunkan

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengingatkan kepada Zulkifli Hasan untuk segera bekerja setelah resmi dilantik menjadi Menteri Perdagangan (Mendag). 

Menurut dia, ketua umum PAN itu harus cepat mencari solusi agar harga minyak goreng di Indonesia dapat segera diturunkan. 

Baca Juga: Jokowi Ungkap Alasan Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto Diangkat Jadi Menteri

"Pemerintah ini masih utang janji ke masyarakat untuk menurunkan harga minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi. Bahkan dua pekan lalu presiden secara jumawa berjanji dapat menurunkan harga migor. Nyatanya hingga hari ini harga migor masih di atas harga eceran tertinggi (HET),” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (15/6/2022). 

Ia menyebut, Zulkifli Hasan harus bisa membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuhi janjinya menurunkan harga minyak goreng. 

"Jangan malah ikut-ikutan tebar janji tapi ujug-ujungnya malah mau menghapuskan minyak goreng curah," ujarnya. 

Ia mengakui bila minyak goreng curah itu kurang higienis dan lebih sulit penanganannya. 

Namun demikian, masyarakat kecil serta UMKM masih sangat membutuhkannya. Minyak goreng curah untuk konsumsi masyarakat dan industri menempati porsi dominan, sebesar 3,7 juta ton pada tahun 2021 atau sekitar 74 persen dari kebutuhan minyak goreng nasional.

"Ketimbang membuat bising, silakan saja Pemerintah hapus migor curah tersebut kalau berani. Itu akan menuai penolakan yang luas dari masyarakat."

"Masyarakat kecil masih membutuhkan minyak goreng yang terjangkau harganya, seperti minyak goreng curah ini," ujarnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Menteri dan Wakil Menteri untuk Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2022-2024.

Baca Juga: Jokowi Resmi Reshuffle Kabinet: Hadi Tjahjanto jadi Menteri ATR, Zulkifli Hasan Duduki Posisi Mendag

Mereka yang dilantik sebagai menteri dalam reshuffle kedua Kabinet Indonesia Maju yakni Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).