Peneliti Charta Politika Sebut Sudah Waktunya Presiden Lakukan Reshuffle Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti Charta Politika Ardha Ranadireksa menilai, sekarang adalah waktu yang tepat bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

"Menurut saya saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan reshuffle, karena ada dorongan dampak ekonomi global. Sebutlah krisis di Rusia dan Ukraina yang sedikit banyak akan menimbulkan gejolak terhadap harga-harga ekonomi," terangnya dalam acara Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Selasa (14/6/2022).

Ardha menjelaskan, hasil survei Charta Politika menunjukkan bahwa penilaian terendah yang diberikan publik kepada pemerintahan Presiden Jokowi ada pada bidang ekonomi.

"Survei Charta Politika, penilaian publik terhadap bidang ekonomi ini yang paling rendah, walaupun kalau kita lihat trennya sudah mulai naik," jelasnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi juga sering menekankan faktor ekonomi dalam kepemerintahannya.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa jabatan menteri yang mungkin akan di-reshuffle oleh presiden adalah posisi menteri yang berkaitan dengan urusan ekonomi dan perdagangan.

Baca Juga: Jokowi Mau Reshuffle Kabinet 15 Juni? Istana Menyebut soal Kebutuhan Kabinet Saat Ini

"Saya tidak ingin mendahului Presiden, menurut saya menteri di bidang ekonomi. Saya tidak berani sebutkan siapa-siapanya, ada beberapa kesalahan yang terjadi, misalnya naiknya harga minyak goreng, harga kebutuhan pokok, dan sebagainya," kata Ardha.

"Mungkin beberapa menteri yang cukup intens mengurus itu menurut saya," terangnya.

Ia juga menilai bahwa penunjukan ketua umum partai dalam kabinet Presiden Jokowi bukanlah hal yang ideal.

"Kalau misalnya pertimbangannya ke ketua umum, hanya karena ketua umum, sejujurnya menurut saya ini tidak terlalu ideal untuk melakukan reshuffle," kata Ardha.

Menurutnya, sebaiknya Presiden Jokowi lebih menilai kapabilitas dan latar belakang orang yang akan ditunjuk.

"Saya lebih melihat kebutuhan reshuffle ini didasarkan kapabilitas orang," jelasnya.

"Menurut saya itu harus didasarkan pada kemampuan diri," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay menegaskan, pihaknya masih menunggu keputusan Presiden, meski tak menampik telah menerima pesan dari Istana.

Baca Juga: Tanggapi Isu Jatah Menteri di Reshuffle Kabinet Besok, Saleh Daulay Akui PAN Dapat Pesan dari Istana

"Kalau misalnya nanti presiden sudah memutuskan, ya tentu kita sami'na waato'na (patuh dan taat), karena kami sekarang secara realitas mendukung program pemerintah," terangnya.

Saleh mengatakan, apabila partainya diberi kesempatan untuk menempati jabatan menteri, PAN akan tetap mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Kami akan tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam konteks untuk memperbaiki pelayanan terbaik kepada masyarakat kita," ungkapnya.