Menhan AS Kritik Agresivitas China di Indo-Pasifik, Beijing Balas Sebut Washington Jaga Dominasi

SINGAPURA, KOMPAS.TV - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin dengan tajam mengkritik pendekatan China yang "lebih memaksa dan agresif" terhadap klaim teritorialnya di Indo-Pasifik. Hal ini dia utarakan dalam pidato pertamanya di Dialog Shangri-La di Singapura, Sabtu (11/5/2022).

Austin berjanji memperkuat kemitraan Washington di Asia. Janji itu dia nyatakan bahkan ketika dia memperingatkan bahwa perang Ukraina adalah gambaran awal dari kekacauan yang bisa terjadi jika tatanan internasional yang berakar pada aturan dan rasa hormat, dilanggar.

Berbicara di hadapan para menteri pertahanan dan pejabat tinggi dari Asia dan Eropa, Austin menekankan pentingnya ASEAN dalam menangani masalah keamanan. Austin merujuk pada pendirian lama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong bahwa negara-negara ASEAN tidak boleh merasakan tekanan untuk memilih antara AS dan China saat persaingan di antara mereka memanas.

Austin mengatakan, AS akan tetap inklusif dalam pendekatannya, memperluas kerja sama dengan sekutu dan mitra, dan bekerja sama dengan lembaga regional baru dan yang sudah ada.

“Kami mencari inklusi, bukan perpecahan. Kami mencari kerja sama, bukan perselisihan. Dan itu berarti kami mengikuti nasihat bijak Perdana Menteri Lee, yang berpendapat tidak ada yang boleh memaksakan pilihan biner di kawasan itu. Dia benar. Rekan Indo-Pasifik kita, bangsa-bangsa harus bebas memilih, bebas untuk makmur, dan bebas untuk menentukan arah mereka sendiri.”

Pidatonya selama satu jam berisi beberapa kritik keras terhadap China, merujuknya dengan nama resmi Republik Rakyat China (RRC). Ini menarik bantahan tajam dari China.

Baca Juga: Prabowo di Singapura: AS dan China Perlu Lebih Menyimak Suara ASEAN soal Tensi di Laut China Selatan

Austin menyoroti tindakan China di Laut China Timur, di mana China memiliki sengketa teritorial dengan Jepang; Laut Cina Selatan, di mana klaim maritimnya berbenturan dengan beberapa negara ASEAN termasuk Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia dan Brunei; dan India di mana puluhan ribu tentara bersenjata dari kedua negara berada di jalan buntu melintasi perbatasan Himalaya yang tidak ditandai.

"Di Laut China Timur, armada penangkapan ikan China yang berkembang memicu ketegangan dengan tetangganya," kata Austin.

"Di Laut China Selatan, China menggunakan pos terdepan di pulau-pulau buatan yang dilengkapi dengan persenjataan canggih untuk memajukan klaim maritim ilegalnya."

“Kami melihat kapal-kapal China menjarah ketentuan kawasan itu, beroperasi secara ilegal di perairan teritorial negara-negara Indo-Pasifik lainnya," beber Austin.

Austin menjanjikan untuk mempertahankan kehadiran aktif di seluruh Indo-Pasifik. AS, kata Austin, akan mendukung putusan Pengadilan Arbitrase 2016 yang mendukung Filipina untuk memutuskan elemen utama klaim China, termasuk klaim sembilan garis putus-putus (nine dash line) dan kegiatan reklamasi tanah di perairan Filipina adalah melanggar hukum.

"Kami akan terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan," tambahnya.

Baca Juga: AS Kecam China karena Dianggap Bahayakan Stabilitas Kawasan Asia, Ancam akan Ikut Campur

“Kami melihat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah penyadapan udara yang tidak aman dan konfrontasi di laut oleh pesawat dan kapal PLA (Tentara Pembebasan Rakyat),” katanya. Ia merujuk pada insiden Februari lalu, ketika sebuah kapal Angkatan Laut China diduga mengarahkan laser ke pesawat patroli maritim P-8 Australia dan insiden jet tempur China yang melakukan pencegatan terhadap pesawat di China Timur dan Laut China Selatan.

Beberapa pernyataannya yang paling tajam adalah tentang Taiwan, yang juga merupakan topik yang memecah belah selama pertemuan tatap muka pertamanya dengan Menteri Pertahanan China Wei Fenghe di Singapura pada Jumat (10/6).

China melihat Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan ingin bersatu kembali dengannya, dengan kekerasan jika perlu.

AS, di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan, berkewajiban menyediakan pulau yang diperintah sendiri itu dengan senjata dan layanan untuk mempertahankan diri dan mempertahankan kapasitas untuk melawan penggunaan kekuatan apa pun terhadap pulau itu.

"Pertaruhannya sangat mencolok di Selat Taiwan," kata Austin, menegaskan kebijakan AS tidak berubah dan akan menentang setiap perubahan sepihak terhadap status quo dari kedua sisi.

"Kami tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. Dan kami berdiri teguh di belakang prinsip bahwa perbedaan lintas selat harus diselesaikan dengan cara damai."

Baca Juga: China dan Kamboja Memulai Perluasan Pangkalan AL Kamboja, AS Tuding Itu akan Ancam Keamanan Regional