Wamenag: Khilafatul Muslimin Mengancam Keselamatan Negara, Harus Segera Ditindak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengapresiasi kepolisian yang menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja.

Sebab, kata Wamenag, organisasi Khilafatul Muslimin berpotensi mengancam keselamatan negara.

“Khilafatul Muslimin merupakan gerakan keagamaan yang gigih mempropagandakan dan mengampanyekan sistem khilafah di NKRI dan ingin mengganti konsep negara Pancasila dan NKRI yang sudah menjadi kesepakatan bangsa,” kata Wamenag dikutip Antara, Kamis (9/6/2022)

“Sehingga gerakan tersebut harus segera ditindak karena dapat mengancam keselamatan negara.”

Wamenag berharap dari penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, kepolisian dapat mengungkap motif hingga pola pergerakan organisasi tersebut.

Baca Juga: Wamenag Pastikan Khilafatul Muslimin Tak Terdaftar di Kemenag

“Agar dapat segera ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlalu,” ujarnya.

Wamenag lebih lanjut memastikan jika organisasi Khilafatul Muslimin yang dipimpin Abdul Qadir Hasan Baraja tidak terdaftar di Kementerian Agama sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan sosial keagamaan.

Di samping itu, Wamenag menegaskan pendirian negara NKRI adalah upaya final bangsa Indonesia sebagaimana keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI pada 2006 di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo.

Oleh karenanya, lanjut Wamenag, segala bentuk penghianatan terhadap kesepakatan bangsa dan pemisahan diri (separatisme) dari NKRI dalam pandangan Islam termasuk bughat (haram).

“Sedangkan bughat adalah haram hukumnya dan wajib diperangi oleh negara,” ucapnya.

Baca Juga: Polisi Tangkap Pimpinan Khilafatul Muslimin Wilayah Cirebon

Menurut Wamenag, khilafah sering dipahami oleh sebagian orang secara salah. Khilafah dipahami sebagai satu-satunya konsep pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam dan wajib hukumnya untuk diperjuangkan serta ditegakkan.

Sementara, konsep pemerintahan selain khilafah dianggap salah dan sesat, bahkan ada yang menganggap sebagai thaghut (berhala) yang harus diperangi.

Untuk itu Wamenag menegaskan, konsep khilafah yang diusung oleh kelompok seperti ISIS, HTI, dan Khilafatul Muslimin bertentangan dengan konsep NKRI.

Bahkan, konsep tersebut akan menimbulkan benturan antarkelompok di Indonesia dan mengancam kelangsungan NKRI sebagai hasil konsensus nasional para pendiri bangsa Indonesia.

“Para pendukung konsep Khilafah tersebut cenderung bersifat puritan, merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain, sehingga berpotensi mengganggu dan bahkan merusak kerukunan antarasesama warga bangsa,” katanya.

Atas dasar itu, Wamenag pun mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak terpengaruh oleh propaganda dan kampanye khilafah oleh kelompok apapun.

“Percayalah bahwa konsep negara Pancasila adalah bentuk final dari hasil ijtihad para ulama yang paling pas dan sesuai dengan bangsa Indonesia yang plural, bhinneka, dan beragam baik suku, ras, budaya, bahasa, dan agama,” tegas dia.