JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak terlibat politik praktis meskipun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat dukungan untuk menjadi capres pada Pilpres 2024.
Demikian Ahmad Riza Patria merespons adanya dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024, Rabu (8/6/2022).
“Dari kami sebagai Pemprov, tidak ikut politik praktis. Pemprov tidak ikut dalam dukung mendukung,” tegas Riza dalam wawancaranya dengan Jurnalis KOMPAS TV Dian Lestary.
“Pemprov tugasnya melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Kami tidak dalam dukung mendukung.”
Baca Juga: Polisi Usut Pengibaran Bendera HTI di Deklarasi Capres Anies Baswedan
Riza lebih lanjut mengatakan, dukungan yang disampaikan sejumlah pihak kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 hal lumrah dalam negara demokrasi.
“Kita ini negara demokrasi yang menjunjung tinggi demokratis, setiap warga negara punya hak dipilih dan memilih, setiap warga negara punya hak untuk mendukung dan tidak mendukung,” tegasnya.
Reza juga memberikan tanggapan soal adanya pengibaran bendera yang indentik dengan simbol organisasi terlarang Hizbut Thahir Indonesia (HTI) pada saat deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan.
Riza memastikan pihak yang menjadi pelaku akan berususan dengan hukum, sebab HTI jelas-jelas sebagai organisasi terlarang di Indonesia.
Baca Juga: Pengakuan Koordinator FPI Reborn Deklarasi Anies Capres: Dibohongi, Peserta Aksi Dibayar Rp150 Ribu
“Kalau ada organisasi yang terlarang mengibarkan simbol organisasi terlarang berurusan dengan aparat hukum. Kita sudah jelas, ada yang boleh dan tidak boleh,” katanya.
Sebagaimana diberitakan kemarin, Rabu (8/6/2022) Anies Baswedan mendapatkan dukungan dari kelompok yang menamai dirinya dengan "Majelis Sang Presiden Kami" untuk maju sebagai capres pada Pemilu 2024.
Namun di sela aksi dukungan untuk Anies, ditemukan pengibaran bendera yang diduga menyerupai dengan bendera milik organisasi terlarang HTI.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.