JAKARTA, KOMPAS.TV - Belum lama ini, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) tengah membahas wacana penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM).
Khususnya, BBM jenis subsidi dan penugasan seperti Pertalite yang mempunyai nilai oktan (RON) 90.
Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, pun menilainya sebagai satu kebijakan yang kurang tepat.
"Kalau (untuk) membatasi pembelian Pertalite, penetapan kriteria konsumen dengan MyPertamina itu (rasanya) sangat tidak tepat," kata Fahmy, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (4/6/2022).
Baca Juga: Harus Pakai Aplikasi MyPertamina, Siap-Siap Mobil Mewah Tak Bisa Lagi Konsumsi Pertalite
Alasannya, karena perumusan kriteria pembeli BBM subsidi itu memang sulit, sekalipun dengan memanfaatkan infrastruktur digital lewat aplikasi MyPertamina.
Selain itu, Fahmy juga menilai, mekanisme tersebut justru dapat membentuk perbedaan harga BBM subsidi dan non subsidi menjadi terlalu besar.
Kemudian, lanjut Fahmy, adanya dua harga yang jauh berbeda itu berpotensi menyebabkan moral hazard atau penyimpangan sosial, baik oleh pihak SPBU maupun konsumen.
"Berdasarkan alasan tersebut, sebaiknya rencana pembatasan Pertalite dan Solar melalui penetapan kriteria dengan MyPertamina harus dibatalkan," tegas Fahmy.
Baca Juga: Beli Pertalite dan Solar Akan Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina, Begini Caranya
Sumber : Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.