Kremlin Serahkan Keputusan Gabung Rusia ke Warga Donetsk dan Luhansk

MOSKOW, KOMPAS.TV - Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov menyerahkan keputusan untuk gabung ke Rusia sepenuhnya terhadap warga Donetsk dan Luhansk.

Menurut Peskov pada Kamis, (2/6/2022), hal itu juga berlaku untuk warga Kherson dan Zaporozhye.

Ia menegaskan referendum untuk gabung Rusia dibutuhkan kemauan dan keinginan dari orang-orang yang tinggal di sana, serta pada kondisi tertentu.

“Membuat keputusan mengorganisir Referendum bukan terserah kepada Kremlin,” ujar Peskov dilansir dari TASS.

Baca Juga: Pejabat Rusia Murka: Media Barat Ingin Kedaulatan Negaranya Dibatalkan

“Kami berulang kali mengungkapkan bahwa ini terserah kepada warga yang tinggal di wilayah tersebut untuk menentukan masa depan mereka,” ujarnya.

Peskov menegaskan yang pertama adalah keinginan dari masyarakat.

Sedangkan yang kedua harus adanya kondisi seharusnya sehingga bisa dilakukannya referendum.

Peskov pun menjelaskan maksud dari apa yang disebutkan sebagai kondisi yang memungkinkan terkait masalah tersebut.

“Jelas pada saat keamanan tidak sepenuhnya dijamin mengingat kita melihat serangan terus menerus dari pasukan Ukraina dan nasionalis yang menargetkan wuilayah ini, kita tak melihat kemungkinan untuk membicarakan hal ini (mengorganisis referendum) sekarang,” tuturnya.

Baca Juga: Zelensky Ungkap Pasukan Ukraina Raih Sejumlah Kesuksesan di Severodonetsk, Tapi Enggan Jemawa

“Kita perlu memiliki, a) kemauan dan keinginan rakyat, b) untuk mengatur serangkaian kondisi yang diperlukan,” kata dia.

Pernyataan Peskov ini muncul setelah pernyataan sebelumnya yang dibuat pemimpin Partai Demokrat Liberal dan Ketua Komite Urusan Internasional Duma, Leonid Slutsky yang mengatakan referendum di Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporozhe kemungkinan diselenggarakan musim panas ini.

Sebelumnya Presiden Rusia, Vladimir Putin telah mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, yang secara wilayah berada di Ukraina.

Putin pun mengaku melakukan serangan ke Ukraina yang disebutnya sebagai operasi militer khusus, pada 24 Februari setelah menerima permintaan dari Donetsk.