PKS Kritik Pemerintah Libatkan Jenderal Dudung soal Penyaluran Minyak Goreng, Tak Tegas Hadapi Mafia

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengkritik langkah pemerintah melibatkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk mengendalikan harga dan ketersediaan minyak goreng di pasaran.

Menurutnya, tindakan tersebut terlalu berlebihan dan salah sasaran. Seharusnya yang dibutuhkan di lapangan adalah pengawasan dengan pendekatan keamanan, bukan pengawasan dengan pendekatan pertahanan.

"Terlalu berlebihan kalau KSAD ikut campur soal migor. Selain bukan tupoksinya keterlibatan KSAD dalam hal ini bisa membuat pedagang kecil takut dan terteror," kata Mulyanto dalam siaran persnya, Kamis (2/6/2022).

Mulyanto menegaskan, pemerintah jangan kalap mengatasi masalah kemahalan dan ketersediaan migor.

Cukup libatkan pihak kepolisian untuk menindak pihak-pihak tertentu yang dianggap menjadi penyebab mahal dan langkanya migor di pasaran.

Baca Juga: Turun ke Pasar Kramat Jati, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman Pantau Harga Minyak Goreng

"Pedagang di pasar mana bisa memainkan harga di pasaran. Mereka hanya jual berdasarkan harga yang ditetapkan produsen dan distributor besar. Jadi salah sasaran kalau pemerintah menerjunkan pasukan TNI, apalagi dipimpin KSAD langsung, ke pasar-pasar," tutur Mulyanto.

Anggota Parlemen dari Fraksi PKS ini juga meminta pemerintah menerapkan pendekatan integratif tata niaga, perdagangan, industri dan pengamanan berbasis wilayah untuk mengendalikan ketersediaan dan kemahalan migor ini. Bukan dengan pendekatan pertahanan keamanan yang memunculkan ketakutan.

Ia menambahkan, pengawasan perlu dilakukan terhadap produsen dan distributor berbasis wilayah dimulai dari daerah yang rawan seperti Jambi, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan. Baru daerah yang cukup rawan seperti Sumut, Riau, dan Sumatera Barat.

"Kalau sudah melibatkan militer kesannya birokrat sipil sudah tidak mampu. Padahal masalahnya tidak seperti itu. Pemerintah hanya kurang tegas berhadapan dengan mafia-mafia migor," tegasnya.

Baca Juga: KSAD Dudung Tindak Oknum yang Mainkan Harga Minyak Goreng dengan Soft Therapy

Sebelumnya, Jenderal Dudung memantau harga minyak goreng di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (1/6).

Pengecekan langsung ke pasar itu sebagai tindak lanjut arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan terkait keterlibatan Angkatan Darat untuk membantu pemda dan kepolisian, khususnya di Pulau Jawa dan Bali terkait ketersediaan dan harga minyak goreng.

"Pagi hari ini saya mengecek dan memastikan langsung keterlibatan TNI Angkatan Darat membantu pemerintah daerah sesuai perintah dari Bapak Menko Marves, Pak Luhut yang disampaikan beberapa minggu lalu," ujar Dudung dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (2/6).

Baca Juga: Beli Solar dan Pertalite Harus Pakai MyPertamina, Kendala Buat yang Enggak Punya Ponsel

Dudung mengatakan, ada informasi bahwa di Pasar Kramat Jati harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah masih mencapai Rp18.000 per liter.

"Padahal HET seharusnya Rp15.500 per kg atau Rp14.000 per liter. Alhamdulillah setelah berkolaborasi dengan semua pihak, ada jalan 'by pass' yang tadinya distributor ke agen, sekarang dari distributor bisa langsung ke pengecer, dari distributor harga Rp13.000 per liter lalu pengecer menjual Rp14.000 per liter dan Rp15.500 per kg. Di sini hadir Pak Wali Kota, Kapolres, pihak Indomarco, dan Pangdam," jelasnya.