Beli Solar dan Pertalite Harus Pakai MyPertamina, Kendala Buat yang Enggak Punya Ponsel

JAKARTA, KOMPAS.TV - Penyaluran BBM Penugasan yaitu Solar dan Pertalite, akan dilakukan menggunakan aplikasi MyPertamina. Hal itu bertujuan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menyampaikan, saat ini Badan Pengatur Hilir dan Gas Bumi (BPH Migas) masih mengkaji skema tersebut bersama Pertamina.

Salah satu kendala penerapan sistem itu adalah tidak semua konsumen Solar dan Pertalite punya ponsel untuk mengunduh aplikasi. Sebelum pelaksanaannya, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi secara masif.

"Maka perlu sosialisasi dulu, baru diterapkan," ucap Saleh. Rabu (1/6/2022).

Ia menjelaskan, cara kerja membeli Solar dan Pertalite pakai MyPertamina adalah dengan mengisi data diri di aplikasi MyPertamina. Kemudian data yang sudah masuk tersebut akan diverifikasi oleh pihak BPH Migas untuk memastikan bahwa pembeli Solar dan Pertalite memang merupakan pelanggan yang berhak.

Baca Juga: Wacana Skema Subsidi Tertutup untuk Pertalite Diminta Dibatalkan, Apa Alasannya?

"Jadi kan mesti register dulu di Mypertamina, lalu di verifikasi oleh BPH Migas, yang tentu bekerja sama dengan instansi terkait," tutur Saleh.

"Nanti (pembelian) dengan sistem digitalisasi MyPertamina akan efektif, jadi tidak bisa mengisi berulang," ujarnya.

Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T Pertamina Irto Ginting menyatakan, saat ini Pertamina sedang fokus pada penentuan kriteria penerima subsidi. Sebab saat ini, siapa saja bisa membeli kedua jenis BBM itu.

"Jadi masih dalam proses, karena yang utama saat ini adalah penentuan kriteria penerima subsidi," ungkap Irto.

Baca Juga: Jokowi Sebut Terus Tahan Harga Pertalite agar Tidak Naik: Sampai Kapan Kita Menahan?

Penyaluran Solar dan Pertalite yang tepat sasaran menjadi hal penting, agar tidak membebani keuangan negara. Jika pemakaian keduanya melonjak, duit negara yang harus dikeluarkan untuk subsidi BBM juga meningkat.

Lantaran, harga jual Solar dan Pertalite kepada masyarakat tidak sesuai harga keekonomiannya. Sehingga pemerintah harus bayar kompensasi atau uang pengganti selisihnya ke Pertamina.

Walaupun, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memastikan harga Pertalite tidak akan dinaikkan meski anggaran subsidi energi dan kompensasi membengkak jadi Rp 443,6 triliun.

Baca Juga: Pertalite Jadi Naik Enggak Sih? Ini Kata Erick Thohir

Adapun pembengkakan subsidi energi menjadi Rp 443,6 triliun itu terjadi karena pemerintah mengubah asumsi harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) dari semula 63 dollar AS per barrel menjadi Rp 100 dollar AS per barrel.

Dengan perubahan asumsi tersebut, pihaknya menambah alokasi anggaran untuk subsidi energi dan kompensasi sepanjang tahun 2022 Rp 291 triliun, dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 443,6 triliun.

Kompensasi untuk Pertalite sendiri mencapai Rp 114,7 triliun. Sebelumnya, pemerintah tidak menganggarkan kompensasi untuk BBM jenis Pertalite. Selain Pertalite, semula pemerintah juga tak mengalokasikan anggaran untuk kompensasi listrik. Namun sekarang, kompensasi listrik dianggarkan Rp 21,4 triliun.

Sementara, kompensasi untuk solar ditambah Rp 98,5 triliun menjadi Rp 80 triliun dari semula Rp 18,5 triliun.