MUI soal Konvoi Pamer Atribut Khilafah Jelang 1 Juni: Sengaja Dibikin, Tandingan Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggota Komite Fatwa MUI, Mukti Ali Qusyairi meminta aparat untuk mendalami dan segera bertindak setelah konvoi sejumlah pemotor yang pamer atribut khilafah terjadi di Jakarta Timur dan viral. 

Menurut Mukti, kata 'khilafatul muslimin' sebagai pesan yang dibawa oleh kelompok tersebut berbahaya, karena itu identitas itu berasal khilafah yang dinisbatkan pada HTI yang dilarang beredar di Indonesia.

Bahkan, pria yang juga Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta itu juga mengisahkan, beberapa kali ketemu hal serupa di jalanan.

Ia menyebut, hal ini merupakan sebuah gaya baru bentuk opini publik yang diusung oleh kelompok-kelompok pembawa ideologi khilafah dan sengaja dilakukan jelang 1 Juni, hari Pancasila. 

“Upaya yang mereka lakukan itu berbaya. Saya melihatnya juga di jalanan, konvoi atribut khilafah di sekitaran Bekasi dan di Jakarta, ada informasi juga mereka masuk pasar. Ini upaya opini publik dengan gaya baru,” paparnya lewat pesan suara kepada KOMPAS.TV Selasa (31/5/2022)

Ia juga menyebut, konvoi itu sengaja dilakukan mengingat peristiwa itu terjadi pada Minggu (29/5/2022) yang dekat dengan hari Lahirnya Pancasila yang dperingati pada 1 Juni pada Rabu besok.

“Ada unsur kesengajanaan konvoi jelang 1 juni, di hari Lahir Pancasila.  Ini wacana tandingan wacana ideologi Pancasila,” tmbahnya.  

Mukti Ali juga menyebut, ini merupakan bentuk baru  sebab biasanya ‘kencang’ pakai medsos, sekarang ini khilafatul muslimin justru konvoi sepeda motor mengiklankan ideologi khilafah

“Tentu sikap kita sebagai muslim Indonesia sebagai muslim menepati janji. Ideologi Pancasila ini adlah ideologi pemersatu yagn disepakati bersama seluruh elemen bangsa dan agama, “ imbuhnya.

Alumnus Al-Azhar University, Cairo, Mesir, lantas menjelaskan jika  terus pamerkan ideologi khilafah, lebih ekstrem lagi nantinya mengganti negara, bikin negara dalam negara padahal sesuai aturan sudah terlarang.

“Negara atau aparat harus bersikap dan merespon fenomena ini sesuai dengan hukum berlaku.Terus terang kalau didiamkan, akan terus-terusan bisa membesar. Ini tentu meresahkan bagi masyarakat,” paparnya.