Berlangsung Selama 3 Hari, APHTN-HAN dengan MPR RI Gelar Konferensi Nasional di Kuta Badung

BADUNG, KOMPAS.TV – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menyelenggarakan Konferensi Nasional di Bali.

Konferensi yang mengambil tema Dinamika Negara Hukum Demokratis pasca perubahan UUD 1945.

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, APHTN-HAN, bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengadakan Konferensi Nasional dengan Tema Dinamika Negara Hukum Demokratis pasca perubahan UUD 1945.

Baca Juga: PBNU Gelar Konferensi Besar Malam Ini, Berikut Jadwal Acara dan Link Streaming Pembukaan

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI dalam sambutan melalui virtual menjelaskan tema ini sangat penting untuk didiskusikan mengingat perkembangan ketatanegaraan Indonesia terus bergulir seiring perkembangan dinamika zaman.

Konferensi yang digelar di Grand Ballroom Aryaduta Hotel  Kuta Badung selama 3 hari ini, diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan mulai dari akademisi, peneliti, mahasiswa S2 dan S3 serta peneliti dari kementerian atau lembaga yang juga tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi seluruh Indonesia.

Pembukaan Konferensi Nasional ditandai dengan pemukulan gong oleh Sekretaris Jenderal MPR RI, Cahyono didampingi Ketua Umum PP APHTN-HAN, M Guntur Hamzah Fan jajaran pengurus pusat APHTN-HAN.

Di hari 2 Konferensi Nasional APHTN-HAN, digelar diskusi terbuka dengan menghadirkan beberapa narasumber dari alat kelengkapan DPR, serta
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang membawakan materi, kedudukan peraturan KPU dalam hierarki peraturan perundang- undangan di Indonesia.

Baca Juga: Sejarah Diplomasi Kebencanaan Indonesia: Dulu Peserta, Kini Tuan Rumah Konferensi GPDRR 2022