PKS: Presiden Jokowi Jangan Gegabah Ubah Status Pandemi ke Endemi

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak gegabah mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Sebab, hal itu harus melalui evaluasi dan kajian yang komprehensif atas pengendalian kasus.

"Lebih penting memastikan dilakukannya evaluasi dan kajian menyeluruh terkait upaya pengendalian kasus Covid-19, daripada berbicara perubahan status pandemi menjadi endemi," kata Netty dalam keterangan tertulis, Jumat (20/5/2022). 

Anggota Komisi IX DPR RI itu mengimbau pemerintah harus bisa memastikan dalam rentang waktu tertentu tidak ada kemunculan kasus baru dan kasus aktif. 

Baca Juga: Epidemiolog UI: Indikator Pandemi Sudah Membaik, Tapi Bukan Berarti Kita Bersikap Salah

"Ini yang harus jadi target pemerintah dalam pengendalian kasus, dan bukan mewajarkan penyakit ini dengan status endemi," ujarnya. 

Menurut dia, endemi tidak bisa dimaknai bahwa sudah bebas dari virus corona.  

"Wacana endemi yang diikuti dengan beberapa pelonggaran seperti boleh tidak menggunakan masker di ruang terbuka, tidak ada lagi test Covid-19 untuk pelaku perjalanan, atau kebebasan berkumpul, dikhawatirkan membuat masyarakat memiliki kesimpulan yang keliru, yaitu bahwa kita sudah bebas Covid-19," ujarnya. 

Ia menyebut, bila tak ada sosialisasi dari pemerintah dalam menyampaikan maksud masa transisi menuju endemi akan membuat masyarakat meninggalkan protokol kesehatan (prokes) yang selama ini sudah tertanam.

"Kebiasaan baik itu jangan sampai hilang setelah betapa sulitnya dulu kita menerapkannya di masyarakat," ujarnya. 

Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah agar wacana endemi harus diikuti dengan rencana tindak lanjut yang jelas, termasuk dampaknya terhadap pembebanan keuangan negara. 

"Perlu diperhitungkan dampaknya terhadap beban negara di masa depan. Penyakit-penyakit seperti malaria, TBC bahkan HIV yang sudah dianggap endemi, ternyata tetap membebani negara, baik dari sisi ekonomi mapun sosial." 

"Nah, bagaimana dengan Covid-19? Apakah nanti biaya pengobatan Covid-19 ini akan ditanggung negara atau masyarakat harus membayar sendiri?" ujarnya. 

Tak hanya itu, Netty mendesak pemerintah agar menjelaskan dampak penetapan status endemi terhadap program insentif nakes dan program lanjutan vaksinasi.

"Wacana endemi tanpa penjelasan dampak ikutannya hanya akan menimbulkan euforia masyarakat. Sementara publik perlu tahu bagaimana kelanjutan proses vaksinasi, kelanjutan insentif nakes, dan lainnya," kata Netty. 

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan edukasi ke masyarakat. Jangan sampai pernyataan soal endemi ini justru menjebak masyarakat hingga menganggap virus corona tidak bahaya. 

Baca Juga: Menkes: Keputusan Pelonggaran Masker dan Tes PCR Jadi Langkah Awal Transisi Pandemi ke Endemi

"Masyarakat harus selalu diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan serta menjalani hidup bersih. Bukankah perilaku hidup sehat dan bersih akan membuat masyarakat lebih imun terhadap berbagai penyakit," katanya. 

"Justru saat ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem kesehatan kita secara menyeluruh untuk memastikan apakah kita dapat terbebas dari Covid-19 atau justru kembali mengalami kenaikan kasus," kata dia.