Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi Rp5.884 T, Pemerintah-Swasta Kompak Kurangi Utang

JAKARTA, KOMPAS.TV- Bank Indonesia mencatat, uang luar negeri Indonesia pada kuartal I-2022 sebesar 411,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp5.884 triliun. Turun 4,2 miliar dollar AS dibanding kuartal IV-2021 yang sebesar 415,7 miliar dollar AS.

ULN Indonesia juga turun jika dibandingkan secara tahunan, yaitu sebesar 1,1 persen.

“Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik yaitu pemerintah dan bank sentral serta sektor swasta,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/5/2022).

Erwin merinci,  ULN Indonesia terdiri dari ULN pemerintah dan ULN swasta. ULN pemerintah di 3 bulan pertama tahun ini adalah sebesar 196,2 miliar dolar AS. Jumlah itu turun dari posisi triwulan sebelumnya, yang sebesar 200,2 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN Pemerintah juga menurun 3,4 persen.

Baca Juga: Ini Strategi Sri Mulyani Agar RI Tak Gagal Bayar Utang Seperti Sri Lanka

Ia menyampaikan,  hal itu terjadi karena enurunan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) jatuh tempo baik SBN domestik maupun SBN Valas. Serta adanya pelunasan neto atas pinjaman yang jatuh tempo selama Januari-Maret 2022 yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral.

Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi turut berpengaruh pada perpindahan investasi pada SBN domestik ke instrumen lain. Sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik.

ULN pemerintah selama periode Januari-Maret tahu  ini masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. Termasuk upaya penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Belanja prioritas yang menggunakan ULN mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu 24,6 persen dan sektor jasa pendidikan 16,5 persen.

Baca Juga: Pemerintah Masih Utang Rp109 T ke Pertamina dan PLN untuk Subsidi BBM-Listrik

Kemudian juga sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 15,1 persen, sektor konstruksi 14,2 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,7 persen.

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," ujar Erwin.

Penurunan juga terjadi pada ULN swasta. Yaitu sebesar 206,4 miliar dolar AS atau turun 1,8 persen dari triwulan IV-202, yang sebesar 206,5 miliar dolar AS.

ULN swasta turun karena pembayaran pinjaman luar negeri dan surat utang yang jatuh tempo selama triwulan I-2022. Seingga ULN lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan terkontraksi masing-masing 5,1 persen (yoy) dan 1 persen (yoy).

Baca Juga: Janet Yellen Sebut AS Tidak Bisa Sita Aset Bank Sentral Rusia yang Dibekukan, Ini Sebabnya

"ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi serta sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin sekaligus sektor industri pengolahan maupun sektor pertambangan dan penggalian dengan pangsa 76,6 persen," jelas Erwin.

"ULN itu tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0 persen terhadap total ULN swasta," tambahnya.

Erwin menegaskan, ULN Indonesia triwulan I-2022 tetap terkendali. Hal itu terlihat dari dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 33,7 persen atau turun dibandingkan rasio triwulan sebelumnya sebesar 35,0 persen.

Selain itu, struktur ULN Indonesia juga tetap sehat karena didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 87,9 persen dari total ULN.