Kunker DPR ke Turki Dituding Hanya untuk Plesiran, Ini Penjelasan BURT

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Agung Budi Santosa membantah kalau agenda kunjungan kerja (kunker) BURT ke Turki dari 18 Mei hingga 24 Mei hanya untuk plesiran di Negeri Seribu Masjid tersebut. 

Ia menyebut, agenda BURT ke Turki untuk bertemu dengan parlemen dan bagian pemerintah Turki serta dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Turki.

Baca Juga: Formappi Soroti Kunjungan Kerja BURT ke Turki: Mungkin Kedok untuk Plesiran

"BURT ingin mendengar secara langsung dari Parlemen Turki, bagaimana posisi anggota parlemen di Turki dalam kaitan dengan protokoler anggota parlemen, fasilitas apa yang diterima oleh anggota parlemen Turki dan berapa anggaran yang digunakan oleh parlemen Turki," kata Agung kepada wartawan, Kamis (19/5/2022).

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, kunker  ke Turki ini sudah pernah diajukan sejak 2 tahun yang lalu, tapi karena ada pandemi Covid-19, baru bisa disetujui tahun 2022, yang dibahas pd 2021.

"Setiap alat kelengkapan dewan (AKD) maupun Komisi yang ada di DPR, ada anggaran untuk kunker ke luar negeri. Tentu terkait dengan tugas dan kerja AKD di DPR," ujarnya. 

Sebelumnya, Formappi menyoroti kunjungan kerja 14 anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ke Turki seusai proyek pengadaan gorden rumah jabatan anggota dihentikan.

Bagi Formappi, kunjungan kerja 14 anggota BURT DPR RI ke Turki mulai 18-24 Mei 2022 sebagai bentuk pemborosan yang harus dikritik keras.

Demikian Pengamat Politik dari Formappi Lucius Karius dalam keterangannya, Rabu (18/5/2022).

“Ini bentuk pemborosan anggaran lain yang harus dikritik keras,” ucap Lucius Karius.

Apalagi, kata Lucius, begitu banyak kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPR beberapa waktu terakhir dan tidak terbuka ke publik.

Baca Juga: BURT Minta Penjelasan Sekjen DPR soal Proyek Gorden Rumah Dinas Anggota DPR

“Hampir semua kunjungan kerja itu tak diinformasikan secara terbuka. Maka besar kemungkinan kunker-kunker ini hanya kedok untuk pelesiran saja,” ujar Lucius.

“Jadi percuma rasanya menghentikan proyek gorden jika anggaran DPR justru digunakan untuk kegiatan kunker yang nampaknya sekedar pelesiran saja,” tambah Lucius