Kasetpres Heru Budi Dinilai Tepat Sebagai Pj Gubernur DKI, Ini 3 Keunggulannya

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono dinilai menjadi sosok tepat sebagai Penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta setelah Anies Baswedan demisioner pada Oktober 2022 mendatang.

Pasalnya, Heru memiliki kriteria lebih komplit dibandingkan dua nama lain yang juga disebut-sebut yakni Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro dan Sekda DKI Jakarta Marulah Mattali.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (17/5/2022).

"Menurut saya, dari tiga nama calon pejabat Gubernur DKI, Heru yang paling tepat," ucap Taufik.

Baca Juga: Ini Kata Pakar Politik soal Kriteria Pengganti Anies dan Nama Kandidat Paling Potensial

"Pertama dia lebih paham Jakarta karena pernah menjadi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI. Dia memulai karir dari bawah sampai Walikota dan bahkan sampai pada kepala badan di tingkat provinsi," tambahnya.

Di samping itu, lanjut Taufik, Heru memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo bahkan saat Jokowi menjadi Gubernur DKI.

"Yang kedua, tentunya kedekatan dengan presiden, terlebih dengan jabatan yang diembannya sekarang," ujar dia.

Tak hanya itu, Taufik menuturkan Heru juga memiliki komunikasi yang baik dengan DPRD DKI sejak lama. Kondisi tersebut, kata Taufik, tentu saja memudahkan Heru dalam bertugas saat diberi amanah menjadi pj Gubernur DKI Jakarta.

Baca Juga: Inilah Profil 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan

"Ketiga, sudah barang tentu kompetensinya memadai dan punya banyak relasi dengan para anggota legislatif," ucapnya.

Sementara, sambung Taufik, dua nama lainnya, Juri Ardiantoro dan Marulah Mattali masing-masing memiliki kekurangan dari poin-poin yang dimiliki Heru. Sehingga, diprediksi menjadi ganjalan bagi kedua tokoh itu menjabat sebagai pj Gubernur DKI Jakarta nantinya.

"Untuk dua calon lainnya, Sekda Marulah Mattali poin dua (kedekatan dengan presiden) kurang terpenuhi, sedangkan Juri Ardiantoro poin satunya (pemahaman soal Pemprov DKI) kurang terpenuhi," jelas Taufik.