Rencana Pemberlakuan Cuti Haid yang Digaji Jadi Perdebatan Politik Panas dan Sengit di Spanyol

MADRID, KOMPAS.TV - Rencana Spanyol untuk menjadi negara Eropa pertama yang mengizinkan perempuan mengambil "cuti haid" dari pekerjaan memicu perdebatan panas dan sengit yang memecah koalisi pemerintah dan serikat pekerja kiri negara itu, seperti dilansir Straits Times, Sabtu, (14/5/2022).

Pemerintahan Perdana Menteri Sosialis Pedro Sanchez diperkirakan akan memasukkan cuti menstruasi sebagai bagian dari rancangan UU tentang kesehatan reproduksi yang akan disetujui pada rapat kabinet Selasa (17/5/2022) mendatang.

"Kami akan mengakui dalam undang-undang (adanya) hak untuk cuti haid perempuan yang mengalami haid menyakitkan, dan akan dibiayai oleh negara," cuit Menteri Kesetaraan Irene Montero pada hari Jumat (13/5).

Montero berasal dari partai sayap kiri Podemos, mitra koalisi junior Sanchez.

Undang-undang yang diusulkan akan memperkenalkan cuti haid yang dibayar atau digaji setidaknya tiga hari setiap bulan untuk perempuan yang menderita nyeri haid yang parah, seperti laporan surat kabar harian El Pais dan media lain yang telah melihat rancangan RUU tersebut.

Cuti kerja dapat diperpanjang hingga lima hari untuk perempuan dengan haid yang sangat melumpuhkan jika mereka memiliki surat dokter atau sertifikat medis, kata laporan itu.

"Ada perempuan yang tidak bisa bekerja dan hidup normal karena mengalami menstruasi yang sangat menyakitkan," kata Montero.

Baca Juga: Spanyol Pecat Bos Intelijen Gegara Mata-matai Pejabat Sendiri, Termasuk Perdana Menteri dan Menhan

Cuti haid saat ini ditawarkan hanya di sejumlah kecil negara, termasuk Korea Selatan dan Indonesia, tetapi tidak ada satu pun di Eropa.

Masalah ini terbukti kontroversial di Spanyol, dengan beberapa politisi dan serikat pekerja mengatakan hal itu dapat menstigmatisasi perempuan di tempat kerja dan mendukung perekrutan laki-laki.

"Anda harus berhati-hati dengan keputusan seperti ini," kata Cristina Antonanzas, wakil sekretaris salah satu serikat pekerja UGT. Ia menambahkan, hal ini secara tidak langsung dapat berdampak pada "akses perempuan ke pasar tenaga kerja".