Fahri Hamzah Minta Menteri yang Niat Nyapres Tahu Diri

JAKARTA, KOMPAS. TV – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Fahri Hamzah bersuara keras perihal fenomena menteri rangkap jabatan di partai politik dan memiliki ambisi di Pemilu 2024 mendatang.

Dia mengkritik para menteri tersebut dan menyebut mereka seharusnya tahu diri setelah diberikan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo.

“Pedagang menengah, tiba-tiba memegang jabatan politik harusnya tahu diri, berterima kasih dan fokus kerja bantu Presiden,” ujar Fahri Hamzah dalam keterangan pers, Kamis (12/5/2022).

Baca Juga: Demokrat Imbau Menteri yang Ingin Nyapres 2024 Mundur dari Jabatan, Ini Alasannya

Dia menyatakan, jika memang para menteri tersebut menganggap diri profesional, maka seharusnya dapat pula bekerja secara profesional.

“Profesional aja, curahkan ilmu sedalam-dalamnya untuk membereskan kerja-kerja besar yang ditugaskan oleh Presiden. Habis itu kembali aja ke dunia profesional,” tukas Fahri.

Namun sayangnya, menurut Fahri, sejumlah menteri justru bersikap “aji mumpung”. Alih-alih membantu Presiden Joko Widodo, mereka justru lebih sibuk mengejar jabatan menjadi presiden.

Baca Juga: Demokrat Imbau Menteri yang Ingin Nyapres 2024 Mundur dari Jabatan, Ini Alasannya

“Melihat popularitas sebagai segala-galanya. Pengen berkuasa,” ucapnya.

Menurutnya, kepercayaan dari Jokowi dan kekuasaan yang begitu luas justru dipakai sebagian menteri untuk membangun popularitas dan tentunya menambah pundi-pundi dengan alasan biaya politik.

Dia mengatakan, rangkap jabatan memang belum terlalu ketat diatur. Tetapi, para menteri seharusnya mengetahui bahwa mereka seharusnya menghindari konflik kepentingan.

Baca Juga: SKB 4 Menteri Terbaru: PTM Distop 10 Hari jika Ditemukan Kasus Covid-19 Lebih dari 5 Persen

“Harusnya tahu diri bahwa konflik kepentingan sebaiknya mereka hindari. Pengabdian harus fokus, tidak bisa dicampur-campur dengan agenda pribadi," tandasnya.  

Fahri mengingatkan, Presiden Jokowi pernah berkomitmen menentang adanya sistem rangkap jabatan dalam semua lini pemerintahan.

“Tapi susah kalau di kabinet justru yang berkembang adalah budaya tidak tahu diri,” sebutnya.