Demokrat Imbau Menteri yang Ingin Nyapres 2024 Mundur dari Jabatan, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS TV - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengimbau kepada menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju yang ingin bertarung di Pilpres 2024 untuk segera mundur dari posisi yang diembannya. 

Menurut dia, dengan mundurnya seorang menteri dari jabatan pembantu presiden, yang bersangkutan bisa terhindar dari dugaan penyalahgunaan jabatan demi menaikkan elektabilitasnya jelang pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

"Anggota Kabinet yang akan maju pada 2024, tak mesti mundur karena tak ada regulasi yang dilanggar. Namun jika memilih mundur, itu lebih baik untuk menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan. Kritisisme publik makin tinggi, akan selalu memonitor," kata Kamhar kepada Kompas TV, Kamis (12/5/2022). 

Baca Juga: Demokrat Tunggu Momentum untuk Umumkan Capres 2024

Ia menilai, kini Presiden Joko Widodo sedang mengalami masa kegalauan akibat banyak menterinya yang malah sibuk dengan konsolidasi jelang Pilpres 2024. 

"Bisa juga dimaknai bahwa Pak Jokowi mulai galau karena satu persatu pembantunya sibuk dengan agenda masing-masing untuk persiapan menuju 2024," ujarnya.

Selain itu, kata dia ini memang selalu menjadi dilema pemimpin yang telah memasuki tahap akhir periode kepemimpinan. Apalagi ini sudah periode kedua dan dibatasi konstitusi untuk tak bisa maju lagi. 

Sementara, parpol koalisi pun saat ini sudah mulai lebih fokus pada sukses pemilu 2024 bagi partainya masing-masing sebagai skala prioritas.

"Pak Jokowi mungkin hanya bisa berharap dari pembantunya yang bisa tetap konsisten untuk fokus menyelesaikan tugas-tugas sebagai anggota kabinet dari yang non partai atau tak akan maju pada 2024 nanti."

"Itu pun tak sepenuhnya lepas dari kepentingan politik untuk berafiliasi mendukung salah satu poros atau pasangan calon nantinya untuk kepentingan politik pasca Pemilu 2024," katanya. 

Ia menambahkan, Presiden Jokowi sebaiknya segera merevisi target janji-janjinya pada masa kampanye Pemilu 2014 lalu.  

"Tak ada salahnya Pak Jokowi merevisi dan memasang target yang lebih realistis, apalagi janji-janji kampanye belum ditunaikan dan dilunasi. Meninjau kembali pemindahan IKN salah satunya, saat ini belum penting dan mendesak apalagi ekonomi global maupun nasional belum pulih, dan Pandemi Covid-19 juga belum usai," kata dia.

Sebelumnya, Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengkonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo agak terganggu fokusnya karena melihat manuver sejumlah menteri selama Ramadan dan Lebaran yang terkesan sibuk dengan kepentingan Pilpres 2024.

Demikian Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin merespons pertanyaan Bayu Sutiyono di Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Kamis (12/5/2022).

Baca Juga: Ngabalin Akui Jokowi Terganggu Fokusnya karena Sejumlah Menteri Sibuk Manuver untuk Pilpres

“Ya, karena kan normal saja, ada tugas-tugas yang harus dijalankan oleh para menteri, tetapi yang paling terpenting lagi itu kan para menteri itu punya tanggung jawab juga untuk bisa hadir di tengah-tengah publik, di tengah-tengah massa dalam melakukan klarifikasi terhadap berbagai macam (hal),” kata Ngabalin.

Apalagi, lanjut Ngabalin, tidak sepenuhnya publik paham atas situasi dan kondisi serta kebijakan yang saat ini diambil.