Anak Diktator Marcos Menang di Pilpres Filipina, Amnesty Khawatirkan Kondisi HAM

MANILA, KOMPAS.TV - Organisasi hak asasi manusia, Amnesty International, mengaku khawatir dengan kemenangan putra diktator Ferdinand Marcos, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Filipina 2022.

Pria yang akrab disapa Bongbong itu dipastikan menang dalam Pilpres jika menilik perolehan suara per Selasa (10/5/2022) malam.

Melansir data Comelec (KPU-nya Filipina) yang disiarkan Rappler, Selasa (10/5) pukul 22.09 waktu Manila atau 21.09 WIB, Bongbong Marcos unggul dengan perolehan 58,74 persen suara.

Jumlah suara yang masuk hingga berita ini diturunkan telah mencapai 98,17 persen.

Baca Juga: Sihir Politik Sang Diktator Ferdinand Marcos Belum Sirna dari Filipina

Perolehan suara Marcos unggul jauh dari para pesaingnya. Pesaing terdekat, Wakil Presiden Leni Robredo hanya mengantongi 28 persen suara.

Sementara itu, mantan petinju Manny Pacquiao yang meraup perolehan suara terbanyak ketiga hanya beroleh 6,86 persen suara.

Amnesty International juga menyoroti kandidat wakil presiden yang berpasangan dengan Bongbong Morcos, Sara Duterte, putri dari presiden Filipina saat ini, Rodrigo Duterte.

Dalam pemilihan wakil presiden yang digelar terpisah, Sara Duterte juga unggul jauh dengan 61,27 persen suara.

Amnesty International mempertanyakan komitmen dua politikus yang sebentar lagi menjadi presiden dan wakil presiden Filipina tersebut dalam masalah hak asasi manusia.

Deputi Direktur Regional Asia-Pasifik Amnesty International Emerlynne Gil menyoroti keengganan Marcos-Duterte menjawab pertanyaan tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama rezim Rodrigo Duterte pada masa kampanye.

“Mereka menghindari pertanyaan tentang pembunuhan, penyiksaan, dan penahanan selama darurat militer (perang narkoba) dan juga pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan di bawah (pemerintahan) Duterte, dalam konteks perang narkobanya Duterte,” kata Gil dikutip Associated Press.

“Ini sangat mengkhawatirkan karena ini berarti bahwa, ini memberikan indikasi jelas kalau dua individu (Marcos-Duterte) yang akan memimpin Filipina menolak terlibat dalam pembahasan mengenai akuntabilitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia,” lanjutnya.

Baik Bongbong Marcos ataupun Sara Duterte memiliki ayah yang dikenal sebagai pemimpin otoriter. Khusus untuk ayah Bongbong Marcos, Ferdinand, pernah didepak revolusi pada 1986.

Meskipun demikian, dua blok politik itu masih didukung basis massa yang signifikan, khususnya di utara dan selatan Filipina. Bergabungnya dua kekuatan politik itu membuat khawatir kalangan aktivis hak asasi manusia.

Bongbong Marcos dan Sara Duterte cenderung menghindari pembahasan isu hak asasi manusia selama berkampanye. Mereka seringnya menyerukan persatuan nasional selama masa kampanye tahun ini.

Baca Juga: Anak Mantan Diktator Ferdinand Marcos Jr. Unggul dalam Pilpres Filipina! Sejumlah Warga Khawatir