JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik dari Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun, menjelaskan pasang-surut hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PBNU di era kepemimpinan KH Yahya Cholil tidak terlalu berpengaruh pada pemilu 2024 mendatang.
Hubungan PBNU-PKB ini menjadi sorotan publik, saat Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengeluarkan pernyataan terkait pengaruh suara di 2024 mendatang kemungkinan tidak terpengaruh Gus Yahya.
Menurut Rico, ‘ketegangan’ yang terjadi antara PBNU dengan PKB itu tidak akan menggerus suara PKB di pemilu 2024.
"Pertama, hasil survei terbaru yang Median temui menunjukkan bahwa sampai saat ini PKB masih menduduki posisi sebagai partai Islam terbesar di Indonesia. Perolehan suara PKB masih di atas partai-partai Islam yang lain seperti PKS, PPP, dan PAN. Walau ketegangan ini sudah berlangsung cukup lama. Dan temuan ini konsisten dengan temuan lembaga survei lain," katanya dalam keterangan tertulis, Senin dikutip dari Tribunnews (9/5/2022).
Baca Juga: PKB Tawarkan Duet Prabowo-Cak Imin di Pilpres 2024, Ini Tanggapan Gerindra
Alasan kedua menurutnya, karena dari data Median, sebagian besar pemilih PKB dilatarbakangi karena faktor NU.
Berdasarkan hasil survei terakhir Median, Rico menambahkan, sekitar 13,5 persen orang memilih PKB karena dianggap identik dengan NU dan 9,6 persen karena dianggap islami.
“Kalau digabungkan alasan pemilih PKB, maka kultur NU dan Islam masih melekat kuat pada PKB. Adanya ketegangan antara NU dan PKB belakangan ini, bisa dikatakan belum begitu menggangu suara grasroot NU yang ada di PKB," katanya.
Di media sosial, dalam amatan KOMPAS TV, banyak warga NU yang kecewa atas komentar dari Cak Imin tersebut.
Apalagi, ia menyebut PKB memiliki sekitar 13 juta pendukung solid dan tidak terpengaruh oleh siapapun termasuk Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.
Bulan lalu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf kembali menegaskan pihaknya secara kelembagaan tidak akan membuat sikap politik dukung mendukung di Pilpres 2024.
Secara institusi, PBNU berkomitmen tak akan terseret pada kepentingan politik praktis.
"(Dukungan) Atas nama lembaga tidak boleh. Kalau pribadi silakan, asalkan bertanggung jawab. Tapi, kalau atas nama lembaga tidak boleh," kata Gus Yahya kepada wartawan disela kegiatan di Surabaya, dikutip Kamis (17/2/2022).
Sikap ini memang bukan kali pertama diucapkan Gus Yahya untuk memisahkan organisasi terbesar tersebut agar tidak terseret kepentingan politik praktis.
Hal ini sudah ditegaskan ketika ia terpilih menjadi ketua umum PBNU dalam gelaran Muktamar NU di Lampung 2021 lalu.
Baca Juga: Pesan Rais Aam dan Ketum PBNU Selama Idulfitri 2022, Ada yang Harus Diwaspadai
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.