Rakernas APPSI: Ma'ruf Amin Soroti Jual Beli Jabatan di Pemerintahan

BALI, KOMPAS.TV - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti jual beli jabatan yang masih marak terjadi dalam tata kelola pemerintahan ketika membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kuta, Badung, Bali, Senin (9/5/2022) malam.

Maruf menegaskan seluruh pemerintah daerah (Pemda) harus berkomitmen dalam pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Termasuk juga mencegah praktik jual beli jabatan yang masih kerap terjadi," tuturnya.

Di hadapan para gubernur, Ma'ruf mengingatkan pejabat untuk konsisten dalam menerapkan reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara. 

Hal itu dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Saksikan Hangatnya Momen Presiden Jokowi & Wapres Ma’ruf Amin Silaturahmi Virtual

"Sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah. Saya harap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf melanjutkan pemda juga harus menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Ia mengingatkan penyerapan APBD juga dilaksanakan tepat waktu agar tak mengendap.

"Terkait hal ini, saya minta penyerapan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat apalagi mengendap di bank-bank daerah," jelasnya.

Selain itu Ma'ruf mengingatkan jajaran gubernur dan pemda untuk mengubah paradigma pemerintahan menjadi melayani, memenuhi kebutuhan rakyat, dan membangun interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Baca Juga: Jawaban Lengkap Risma Ditanya Lagi Maju Jadi Gubernur DKI Usai Lebaran 2022

Di kesempatan sama, Ketua Umum APPSI Anies Baswedan mengatakan, rakernas yang diadakan di Bali ini untuk mengumpulkan problem yang dihadapi pemerintahan provinsi. Sehingga problem tersebut bisa disampaikan ke pemerintah pusat.

"Rakernas ini akan mengumpulkan problem-problem yang selama ini dihadapi pemerintah provinsi, lalu menjadikan itu sebagai rekomendasi untuk disampaikan pada pemerintah pusat," ujar Gubernur DKI Jakarta tersebut.