Usul Kapolri soal WFH Seminggu setelah Puncak Arus Balik Dapat Respons Positif dari Menaker

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyambut positif usul
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terkait kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran.

Menurut Menaker, perusahaan bisa melakukan koordinasi dengan karyawan untuk memilih opsi WFH guna mengantisipasi kemacetan saat puncak arus balik mudik Lebaran.

"Salah satu substansi yang dapat didialogkan adalah melakukan pekerjaan secara remote atau sistem bekerja dari rumah," ujar Ida, Jumat (6/5/2022), dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Pantauan Arus Balik Tol Kalikangkung: Arus Lalu Lintas Ramai Lancar, Sistem One Way Diberlakukan

Ida menambahkan, sistem WFH sudah cukup akrab bagi sejumlah perusahaan. Terlebih, pengaturan ini pernah dilakukan selama masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, sistem WFH bisa diterapkan sementara waktu guna menghindari kepadatan puncak arus balik.

Namun, Ida menekankan, pelaksanaan WFH tetap harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan karyawan di kantor masing-masing.

"Namun begitu, sekali lagi pelaksanaannya tentu berdasarkan atas kesepakatan bersama dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku," ujar Ida.

Baca Juga: Kapolri Usul ASN dan Karyawan Swasta WFH Satu Minggu demi Cegah Kemacetan Saat Arus Balik Lebaran

Adapun puncak arus balik Lebaran diprediksi terjadi pada 6-8 Mei 2022.

Pemerintah juga mengimbau pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi untuk kembali lebih awal atau kembali setelah puncak arus balik.

Usulan adanya kebijakan WFH satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran ini diungkapkan Kapolri Listyo usai meninjau penerapan protokol kesehatan (prokes) di lokasi wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali, Kamis (5/5/2022).

Baca Juga: Kapolri: Siapkan Langkah Ekstra Cegah Penumpukan Kendaraan di Pelabuhan Bakauheni saat Arus Balik

Menurutnya, WFH selama satu minggu ini untuk mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik. Namun, kebijakan ini tentu perlu koordinasi, agar dapat berjalan secara bersamaan. 

"Tentu ini perlu dikoordinasikan sehingga antara perusahaan, institusi, perkantoran yang ada. Kemudian bisa berkoordinasi dengan karyawannya. Sehingga proses kegiatan tetap bisa berjalan, namun masyarakat juga tidak menghadapi risiko arus balik," ujar Listyo.