Larangan Ekspor Minyak Goreng Bikin Devisa Terancam, Jokowi: Kebutuhan Rakyat adalah Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.TV — Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting daripada devisa hingga surplus neraca perdagangan.

Pernyataan ini Presiden sampaikan dalam konferensi pers terkait kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya di Istana Negara yang dipantau secara daring, Rabu (27/4/2022) malam.

"Saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan, tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting," kata Presiden Jokowi.

Ia menjelaskan, kebijakan larangan itu hadir karena pasokan minyak goreng di Indonesia belum terpenuhi hingga sempat menyebabkan kelangkaan.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada industri minyak sawit untuk lebih dulu mencukupi kebutuhan stok minyak goreng di dalam negeri.

"Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya, kalau melihat kapasitas produksi kebutuhan dalam negeri dapat dengan mudah tercukupi," jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan, kebutuhan pokok rakyat tidak hanya sebagai prioritas melainkan menjadi dasar utama pemerintah atas setiap putusan kebijakan yang dibuat.

Baca Juga: Berlaku Mulai 28 April 2022, Semua Bahan Baku Minyak Goreng Dilarang Ekspor

Jokowi bahkan mengaku ironis karena rakyatnya mengalami kesulitan mendapat minyak goreng, padahal Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar didunia.