Survei Litbang Kompas: Pemerintah Hanya Fokus Urus Perpindahan IKN, Daripada Ekonomi Rakyat

JAKARTA, KOMPAS TV - Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan pemerintah belum maksimal menangani masalah ekonomi rakyat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, mayoritas responden menilai pemerintah hanya fokus terhadap pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. 

Survei tersebut menunjukkan 51,3 persen responden menilai pemerintah hanya fokus merancang pembangunan IKN, berbanding 47,1 persen yang tidak setuju dengan anggapan tersebut. 

Baca Juga: Survei Litbang Kompas 48,2 Persen Tak Puas Kinerja KPK, Nurul Ghufron: Kami Selamatkan Aset Rp549 T

"Artinya, ada lebih dari separuh responden yang merasa haluan pemerintah belum cukup mengarah pada persoalan domestik masyarakat," tulis peneliti Litbang Kompas Arita Nugrahaeni yang dikutip dari Harian Kompas, Senin (25/4/2022).

Ia menjelaskan, indikator itu dapat terlihat setelah pemerintah dan DPR mengebut proses pembahasan Rancangan Undang-Undang IKN (RUU IKN) dalam waktu 43 hari. 

Kemudian, pada 15 Februari 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Undang-Undang IKN. Selanjutnya, Jokowi pun melantik kepala dan wakil otorita IKN. 

Survei yang sama menunjukkan, mayoritas responden (66,3 persen) menilai pemerintah tak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok pada bulan Ramadan ini. 

Sementara itu, 43,8 persen responden menganggap pemerintah tidak mampu memastikan ketersediaan bahan pokok. 

"Memprioritaskan masyarakat saat ini sangat penting jika pemerintah tidak ingin kehilangan kepercayaan publik. Pengalaman publik terhadap kelangkaan bahan pokok menyebabkan pesimisme," tulis Arita. 

Meski begitu, sebanyak 50,8 persen respon meyakini kalau pemerintah bisa memastikan daya beli masyarakat pada kebutuhan pokok.

Menurut dia, hal ini menujukkan bahwa di tengah evaluasi yang diberikan, publik masih berharap pemerintah sesegera mungkin meredakan keresahan mengenai kebutuhan pokok. 
 
"Hal ini bisa dimulai dengan menyeimbangkan perhatian pemerintah, antara agenda yang ada dalam dinamika elite dengan kondisi riil yang kini dihadapi masyarakat," tulis dia. 

Sebagai informasi, survei ini dilaksanakan melalui wawancara kepada 504 orang responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi pada 5-9 April 2022. 

Baca Juga: Anggaran Pembangunan Ibu Kota Negara 20 Persen dari APBN, Bagaimana Sisanya?

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. 

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.