JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggaran perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp 81 triliun per akhir Maret 2022. Realisasi anggaran tersebut meliputi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp22,6 triliun dan non PEN atau regular Rp58,3 triliun.
“Belanja perlindungan sosial mencapai Rp81 triliun itu dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp92,7 triliun memang lebih rendah,” terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu (20/4/2022).
Belanja perlindungan sosial yang masuk dalam program PEN sebesar Rp22,6 triliun, realisasinya dilakukan melalui Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp18,7 triliun, non K/L Rp 0,8 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp3,1 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja perlindungan sosial yang regular atau tidak masuk dalam program PEN sebesar Rp58,3 triliun hanya dilakukan oleh K/L Rp19,8 triliun dan non K/L Rp38,5 triliun.
Baca Juga: APBN Sebesar Rp195 M Dialokasikan untuk Proyek Pengaspalan Jalan Hotmix dan Jembatan di Maluku
Belanja untuk PKH
Kinerja belanja K/L sendiri dilakukan oleh Kemensos berupa penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) tahap pertama kepada 10 juta keluarga dan bantuan Kartu Sembako untuk 18,8 juta keluarga.
Belanja K/L juga disalurkan melalui Kemenkes berupa bantuan iuran PBI JKN kepada 83 juta jiwa. Kemudian, bantuan PIP dan KIP Kuliah oleh Kemendikbudristek dan Kemenag kepada 11,9 juta siswa dan 608 ribu mahasiswa.
Belanja untuk subsidi
Untuk kinerja belanja non K/L dimanfaatkan untuk peningkatan realisasi subsidi BBM Rp3,2 triliun yang naik dari 2021 sebesar Rp1,3 triliun dan subsidi LPG Rp21,6 triliun yang turut naik dari tahun lalu Rp10,2 triliun.
Untuk kinerja belanja TKDD dimanfaatkan untuk penyaluran BLT Desa bagi 3,4 juta KPM sebesar Rp3,1 triliun yang meningkat dari tahun lalu Rp0,7 triliun.
Belanja perlinsos
Untuk belanja perlinsos yang masuk dalam program PEN dengan realisasi Rp22,6 triliun per Maret pun meningkat signifikan yakni, menjadi Rp45,08 triliun per 15 April 2022.
Perlinsos dalam program PEN ini meliputi penyaluran PKH tahap pertama kepada 10 juga keluarga sebesar Rp13,7 triliun, bantuan Kartu Sembako kepada 18,8 juta KPM sebesar Rp18,7 triliun, BLT Minyak Goreng kepada 18,3 juta KPM Rp5,5 triliun dan BLT Desa kepada 4,4 juta KPM Rp4,7 triliun.
Menurut Sri Mulyani, berbagai bantuan perlindungan sosial ini diberikan sebagai shock absorber atau peredam guncangan baik dari pandemi maupun kenaikan harga komoditas dunia bagi masyarakat.
“Itu yang namanya shock absorber atau meredam guncangan yang berasal dari pandemi maupun kenaikan harga komoditas dunia,” ujarnya.
Baca Juga: Menkeu Sampaikan Belanja K/L di 2023 Naik, Kemenhan & Kementerian PUPR dapat Alokasi Terbesar
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.