Kata Imigrasi soal Heboh TKA China Pakai Seragam Militer di Proyek Pembangunan PLTU Nagan Raya Aceh

ACEH, KOMPAS.TV - Kepala Kantor Imigrasi Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Azhar buka suara soal keberadaan tenaga kerja asing (TKA) China yang memakai seragam militer.

Diketahui, keberadaan seorang TKA China yang memakai seragam militer itu terekam dalam sebuah video berdurasi 7 detik. TKA berada di proyek pembangunan PLTU Nagan Raya Aceh.

Baca Juga: Luhut Diminta Tidak Lepas Tangan soal Banyak TKA China di Sektor Tambang

Terkait hal tersebut, Azhar memastikan bahwa TKA tersebut bukanlah tentara China. Ia menyebut seragam militer yang dikenakannya merupakan pakaian buruh di negara China.

"Seragam militer yang dipakai oleh seorang TKA di proyek pembangunan PLTU Nagan Raya Aceh itu merupakan pakaian buruh di negara China," kata Azhar di kepada wartawan di Meulaboh, Selasa (19/4/2022) dikutip dari Antara.

Azhar menjelaskan, fakta tersebut diperolehnya setelah pihak Imigrasi Meulaboh melakukan koordinasi dengan Komando Distrik Militer 0116 Nagan Raya, Aceh serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Baca Juga: Sektor Tambang Banyak Menyerap TKA China Disebabkan Indonesia Tak Miliki SDM yang Kompeten

Azhar mengatakan, seragam ala militer yang sebelumnya dipakai oleh TKA China di lokasi pembangunan PLTU 3-4 Nagan Raya, di kawasan Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, itu dibawa dari negara asalnya saat akan bekerja ke Indonesia.

Seragam tersebut, kata Azhar, baru dipakai pada Minggu (17/4/2022) lalu. Kemudian direkam oleh seorang temannya, sehingga kemudian menjadi viral di media sosial.

Azhar lantas mengingatkan kepada manajemen perusahaan yang membawa TKA tersebut bekerja di Indonesia, agar tidak lagi mengenakan seragam yang mirip dengan pakaian militer tersebut.

Baca Juga: Banyak TKA China di Indonesia yang Kerja pada Sektor Tambang, Luhut: Ini Kesalahan Kita

Azhar menuturkan, pihaknya bersama Kodim 0116 Nagan Raya, Aceh merasa perlu mengingatkan hal itu agar tidak menimbulkan penafsiran negatif dari masyarakat.

"Dan mencegah terjadinya opini negatif di masyarakat," ucap Azhar.

Baca Juga: KPPU Ancam Libatkan Polisi dan Bongkar Identitas Pelaku Usaha yang Bikin Harga Minyak Goreng Naik