PPP Jalin Komunikasi dengan Nasdem dan PAN untuk Rajut Koalisi Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal DPR PPP Arwani Thomafi mengatakan, pihaknya sedang menjalin komunikasi dengan Partai Nasdem dan PAN untuk merajut koalisi jelang Pilpres 2024 mendatang.

Namun, ia menyebut tetap berkomunikasi baik dengan seluruh partai politik yang ada. 

"Dengan yang terakhir Nasdem komunikasi, lalu dengan PAN," kata Arwani seperti dilansir dari Kompas.com, Jumat (15/4/2022). 

Ia menyebut, komunikasi itu dijalani oleh masing-masing ketua umum dan fraksi yang ada di parlemen.

Selain merajut koalisi, pihaknya juga berkomitmen untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Baca Juga: PPP DKI Usung Anies-Khofifah Sebagai Capres-Cawapres Pemilu 2024

"Dari komunikasi yang kita jalin salah satunya ya bagaimana menyiapkan Pemilu itu sukses lancar termasuk bagi kami," ujarnya. 

Ketika ditanya partai berlambang Kakbah itu akan berkoalisi dengan PAN dan Nasdem di Pemilu 2024, ia mengaku belum dapat memastikan. 

"Koalisi yang pada akhirnya bisa mengusung (calon presiden), tapi untuk dengan siapanya (PPP berkoalisi) belum ya," katanya. 

Sebelumnya, DPW PPP DKI jakarta merekomendasikan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk maju sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024.

"DPW PPP DKI Jakarta merekomendasikan kepada DPP PPP agar mencalonkan saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai calon Presiden RI dan mencalonkan ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai cawapres RI pada Pemilu 2024," kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPW PPP DKI Farhan Hasan Al-Amri di kawasan Cikini, Kamis (14/4/22).

Alasannya adalah karena kedua tokoh tersebut dianggap berhasil memimpin daerahnya masing-masing dan secara aktif membuat komunikasi yang positif. 

Rekomendasi ini akan dibawa ke rapat pimpinan nasional (rapimnas) DPP PPP yang digelar Jumat, 15 April 2022 besok.

DPW PPP DKI juga merekomendasikan agar DPP PPP membangun koalisi dengan partai yang memiliki nilai-nilai, visi, dan misi yang sejalan dengan PPP. 

Baca Juga: Anak Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana, Tinggalkan PAN dan Berpindah ke PPP

Selain itu, Farhan mengatakan, DPW PPP DKI juga merekomendasikan kepada DPP PPP untuk memperjuangkan revisi UU No. 29 Tahun 2007 tentang kekhususan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

"(Revisi) lebih berpihak kepada kearifan lokal masyarakat Betawi sebagai penduduk asli Kota Jakarta dengan memasukkan ketentuan, bab, dan pasal tentang keberadaan Majelis Adat Masyarakat Betawi," kata dia.