Adian Napitupulu Sebut Jokowi Tak Pernah Perintah 3 Menteri Bicara Tunda Pemilu, Ini Penjelasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitulu menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah mengkoordinasi tiga menteri menyuarakan penundaan pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Adian Napitupulu dalam program SATU MEJA The Forum KOMPAS TV, Rabu (13/4/2022).

“Pak LBP ini bicara perintah Presiden apa nggak? Nggak! Perintah berita Big Data. Pak Bahlil cerita ini perintah siapa? Perintah pengusaha, keinginan pengusaha. Pak Airlangga sudah ngomong sama petani. Ada nggak yang bilang perintah presiden? Nggak ada,” kata Adian.

“Tapi imajinasi kita mengatakan, kayanya perintah Presiden deh, gitu loh, jangan dong,” ucapnya.

Adian lebih lanjut mengatakan, kenapa Presiden Jokowi terkesan membiarkan tiga menterinya yang menyampaikan usulan penundaan pemilu 2024.

Menurutnya, Jokowi punya alat ukur untuk kapan membiarkan dan mendiamkan.

Baca Juga: KPU Ajukan Anggaran Pemilu 2024 Rp76 Triliun, Hasyim Asy’ari: Ini Masih Bisa Di-review Lagi

“Kenapa Presiden membiarkan, Presiden punya alat ukur kapan membiarkan dan kapan mendiamkan. Dan alat ukur itu ada dalam kepalanya bukan kepala kita, karena dia presidennya bukan kita,” ujar Adian.

Sebelumnya, Koordinator Pusat BEM SI Kaharuddin dalam kesempatan yang sama sempat mempertanyakan ketegasan Presiden Jokowi soal usulan penundaan pemilu yang disuarakan sejumlah menterinya.

Sebab, kata Kaharuddin, Presiden Jokowi tidak memiliki ketegasan sikap soal isu penundaan pemilu.

Maka itu, lanjutnya, pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan pada H-1 waktu aksi yang dijadwalkan 11 April 2022 tidak dapat menyurutkan langkah mahasiswa untuk berdemonstrasi.

“Itu tidak menyurutkan kita untuk melakukan demonstrasi karena memang baru pernyataan sikap,” ujarnya.

“Kita akan tetap mengawasi, mengontrol sampai pada 14 Februari 2024, kita akan terus mengawasi, mengontrol, memberikan triger, memberikan pengawasan,” ucapnya.

Merespons Kaharuddin, Tenaga Ahli Utama KSP Mufti Makarim membantah Presiden Jokowi tidak tegas merespons soal isu penundaan pemilu, perpanjangan pemilu, hingga 3 periode jabatan presiden.

Baca Juga: KPU Janji Pemilu Tetap Dilakukan 14 Februari 2024: Jadi, Nggak Ada Lagi Cerita yang Lain

Menurut Mufti, sejak awal Jokowi baik dari gesture hingga pernyataan sudah menunjukkan ketegasan menolak hal tersebut.

Apalagi, lanjut Mufti, Jokowi juga kembali menegaskan seusai pelantikan komisioner KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 agar proses pemilu dilakukan sesuai jadwal.

“Saya kira itu sudah sinyal yang sudah sangat tegas, bahwa proses perdebatan berhenti, dalam hal ini tidak ada lagi yang bisa menyatakan presiden punya itikad, punya kepentingan untuk menunda,” ujarnya.