Anggota DPR Sebut BLT Minyak Goreng Teguran Jokowi untuk Menteri Perindustrian

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, program bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng sebenarnya adalah bentuk teguran Presiden Joko Widodo kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Lantaran, harga minyak goreng curah masih banyak yang di atas harga yang disubsidi pemerintah, yaitu Rp14.000 per liter.

"Program BLT ini dapat dibaca sebagai teguran kepada Menperin, yang sampai hari ini, hampir satu bulan, belum mampu menurunkan harga minyak goreng sawit (MGS) curah seharga HET sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg," kata Mulyanto dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (13/4/2022).

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS nasional), harga rata-rata MGS curah masih bertengger di sekitar angka Rp19.950 per kilogram.

Baca Juga: Warga Antre Pembagian Dana BLT di Kantor Pos

Mulyanto menilai, pemerintah tidak akan mengeluarkan BLT minyak goreng jika harga MGS curah sudah sesuai ketentuan. Harga MGS yang murah bisa menjadi alternatif masyarakat, karena harga minyak goreng kemasan sudah dilepas mengikuti mekanisme pasar.

Menurutnya, BLT minyak goreng hanya dinikmati oleh pengusaha MGS, selama harga MGS curah masih di atas HET. Ia menyebut, dalam praktiknya selisih antara harga jual dengan HET MGS tersebut langsung ditutup oleh dana BLT tersebut.

"Uang yang diterima rakyat kecil dari BLT ini sebenarnya cuma numpang lewat saja. Untuk selanjutnya uang tersebut masuk ke kantong pengusaha MGS," ujar Mulyanto.

Ia pun meminta agar Menperin Agus Gumiwang tidak mengandalkan pendekatan BLT yang bersifat jangka pendek. Menperin, lanjutnya, harus serius menyelesaikan tata niaga MGS curah ini agar harganya segera mencapai HET.

Baca Juga: Masyarakat Bisa Ikut Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng, Begini Caranya

Secara struktural, pemerintah harus mampu mengendalikan harga MGS curah sehingga tidak kalah. Serta, jangan mau dipermainkan oleh pengusaha nakal.

Karena menurutnya akar masalah saat ini adalah tata kelola minyak goreng sawit (MGS) yang oligopolistik sehingga pasokan dan harganya dikuasai oleh segelintir pengusaha.