Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng Siap Disalurkan Pekan Ini

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyatakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng akan mulai disalurkan mulai pekan ini. BLT minyak  goreng diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu di Indonesia yang terdaftar melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, program ini nantinya masuk dalam rumpun bansos pangan Kementerian Sosial dan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BPTKLWN) oleh TNI/Polri. “Khusus penyaluran melalui TNI/Polri kemungkinan bisa dilakukan mulai minggu depan usai revisi dokumen teknis selesai. Kami Rakor teknis untuk revisi dokumen, teknis administrasi, mulai pedoman umum, dokumen pelanggaran, dan lain-lain. Target minggu depan selesai dan mudah-mudahan langsung bisa disalurkan TNI/Polri,” kata Susi dalam konferensi pers BLT Minyak Goreng, Jumat (8/4).

Susi menambahkan, Program BLT minyak goreng di rumpun BTPKLWN, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi teknis dengan TNI/Polri yang menyalurkan. Rakor juga dilakukan bersama Kemenkeu dan K/L terkait untuk mendorong percepatan penyaluran BLT. "Program BLT minyak goreng harus tersalurkan pada Ramadan. Paling lama 1 minggu sebelum Idul Fitri. Artinya kedua program ini harus betul-betul cepat disalurkan,” imbuhnya.

Adapun penyaluran dari rumpun bansos pangan Kemensos akan menyasar pada 20,65 juta KPM, yang terdiri dari 18,8 juta penerima BPNT Kartu Sembako dan 1,85 penerima yang tidak menerima BPNT.

Dari rumpun BT-PKLWN, penyaluran menyasar 2,5 juta PKL dan pemilik warung, utamanya adalah PKL dan warung makanan atau gorengan di 514 kabupaten/kota.

Baca Juga: Bantuan Program Sembako (BPNT) 2022 Cair, Pos Indonesia Salurkan Rp 600 Ribu Untuk 18,8 Juta KPM

Sekjen Kemensos Harry Hikmat menambahkan Kemensos akan melakukan upaya verifikasi setiap bulan untuk menjamin validitas dan reabilitas data tersebut. "Kemensos sudah melakukan upaya verifikasi dan validasi secara terus menerus. Kalau dulu minimal dua tahun sekali, sekarang setiap bulan Mensos menetapkan DTKS sesuai hasil update terbaru dan itu sudah name by address dan sudah padan dengan data Dukcapil untuk NIK dan nomor KK,” imbuh Harry.

Selain data by name by address, DTKS juga dilengkapi foto kondisi rumah penerima bantuan yang didapatkan melalui geo-tagging. Untuk pengecekan kondisi rumah penerima bantuan juga akan dilakukan secara langsung ketika melakukan penyaluran BTL minyak goreng dilakukan.

Penyaluran BLT minyak goreng sendiri akan dilakukan serentak di total 83 kabupaten/kota yang terdiri dari 42 kabupaten/kota yang sebelumnya sudah menjadi daerah salur Pos Indonesia saat penyaluran bansos sembako, dan limpahan 41 kabupaten / kota lainnya dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terkendala saat penyaluran.