Kursi Presiden Prancis Sengit Diperebutkan, Ternyata Ini Kerja dan Wewenangnya

PARIS, KOMPAS.TV - Pemilih Prancis pergi ke bilik suara pada 10 dan 24 April untuk memilih presiden baru atau untuk memilih kembali petahana Emmanuel Macron, yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan lima tahun kedua dan terakhir berturut-turut.

Kepala negara Prancis menikmati kekuasaan yang cukup besar dibandingkan dengan banyak pemimpin dunia lainnya.

Berikut kita bisa melihat lebih dekat kekuatan tersebut dan perimbangan kekuasaan untuk mengendalikannya, seperti yang dilaporkan oleh France24, Senin, (11/4/2022)

Prancis memiliki ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Tapi sangat jelas pelaku politik mana yang menikmati kekuatan terluas.

“Presiden Prancis memiliki kekuasaan lebih besar daripada para pemimpin negara demokrasi maju lainnya termasuk Jerman, Inggris dan, bisa dibilang, Amerika Serikat,” kata Council on Foreign Relations yang berbasis di New York pada 2017.

"Mereka tidak hanya memimpin aparat eksekutif, termasuk angkatan bersenjata, tetapi berwenang mendorong agenda pembuatan kebijakan nasional dengan sedikit pengawasan parlemen," katanya.

Seorang presiden Prancis dipilih langsung oleh rakyat dan hanya dapat diberhentikan dari tugasnya oleh parlemen negara dalam keadaan luar biasa dengan alasan "pelalaian tugasnya yang secara nyata tidak sesuai dengan pelaksanaan mandatnya"; sebaliknya, presiden memiliki kekuasaan untuk membubarkan parlemen setiap saat.

Jadi apa yang dilakukan presiden Prancis? Dan kapan penghuni utama Istana Elysee harus berbagi kekuasaan?

Baca Juga: Begini Sengitnya Persaingan Menuju Putaran 2 Pemilu Memperebutkan Kursi Presiden Prancis

Panglima Angkatan Bersenjata dan Pemimpin Diplomasi

Meskipun Konstitusi Prancis, dalam teks pendirian Republik Kelima yang diadopsi pada tahun 1958, memberikan pertahanan dan diplomasi kepada perdana menteri dan presiden sebagai tanggung jawab bersama, kedua bidang tersebut dalam praktiknya menjadi tanggung jawab kepala negara Prancis.

Yang terakhir adalah penjamin konstitusional kemerdekaan bangsa dan keutuhan wilayahnya.

Sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, presiden memimpin dewan pertahanan nasional dan komite khusus yang menentukan garis Prancis pada program militer, upaya pencegahan, pelaksanaan operasi asing dan kontraterorisme.

Presiden Prancis sendiri yang dapat mengambil keputusan untuk mengerahkan kekuatan nuklir.

Namun, seorang presiden Prancis tidak dapat menyatakan perang secara sendiri. Konstitusi menetapkan "deklarasi perang disahkan oleh parlemen", meskipun ketentuan itu belum diterapkan sejak teks panduan Prancis diadopsi pada tahun 1958.

Namun, presiden memiliki kekuatan untuk mengerahkan angkatan bersenjata ke luar negeri tanpa memberi tahu parlemen.

Pemerintah kemudian memiliki waktu tiga hari untuk memberi tahu parlemen tentang operasi tersebut, di mana anggota parlemen dapat mengadakan debat tentang pengerahan itu tetapi tidak memberikan suara.

Parlemen tidak memutuskan apakah penempatan dapat diperpanjang atau tidak lebih dari empat bulan.

Presiden Prancis juga memimpin diplomasi negara itu. Dia bertemu dengan kepala negara asing dan memastikan perwakilan Prancis di luar negeri, di negara asing dan di lembaga internasional.

Presiden juga merundingkan dan meratifikasi perjanjian atas nama Prancis dan merupakan penjamin kewajiban perjanjian negara. Dia juga diberdayakan untuk memberi nama dan mengakreditasi duta besar Prancis di luar negeri.

Baca Juga: Macron Hadapi Lawan Berat di Pilpres Prancis Putaran 2, Kekuatan Politik Bersatu Hadapi Sayap Kanan

Kepala eksekutif
Konstitusi Prancis dan pemilihan presiden melalui hak pilih universal, memberi kepala negara hak prerogatif yang cukup besar untuk mengatur negara. 

Presiden menunjuk perdana menteri dan dapat memberhentikan perdana menteri.