Panglima TNI Perbolehkan Keturunan PKI Daftar TNI | News Or Hoax

KOMPASTV - Dalam rapat penerimaan taruna akademi TNI, tahun 2022, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meminta anak buahnya tak lagi melarang keturunan anggota pki mengikuti seleksi anggota TNI. Karena larangan tak memiliki dasar hukum.

Dalam tap majelis permusyawaratan rakyat sementara, atau MPRS, dua puluh lima tahun 1966, paling tidak ada dua hal mengenai Partai Komunis Indonesia.

Pertama, pembubaran partai komunis indonesia dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kedua, larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme-leninisme.

Adanya kekhawatiran infiltrasi ideologi komunisme yang mungkin dibawa oleh keturunannya adalah sah-sah saja. Namun tni sendiri tidak bisa membatasi hanya pada ideologi tertentu yang dapat menjadi ancaman bagi profesionalisme militer.

Komnas ham mengapresiasi pernyataan jenderal andika, sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia, yaitu bebas dari stigma dan diskriminasi. Komnas ham berharap kebijakan ini bisa segera diimplementasikan, tak hanya di institusi tni, tetapi juga di kementerian lembaga dan instansi pemerintahan lainnya.

Bahkan, menurut direktur eksekutif amnesty international Indonesia, Usman Hamid, momentum ini semestinya bisa digunakan Jenderal Andika mengatur kembali tata pendidikan tni, termasuk tak lagi memata-matai masyarakat, layaknya masa sebelum reformasi.