Politikus PDIP Tegur Menko Sok Paling Berkuasa yang Kabur Soal Isu Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPR RI Masinton Pasaribu menegur salah satu menteri koordinator (Menko) yang duduk di jajaran Kabinet Indonesia Maju yang diam seribu bahasa setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para pembantunya untuk berbicara ihwal penundaan Pemilu 2024. 

"Pertanyaannya adalah kemana menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?Kenapa bukan menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden," kata Masinton kepada wartawan, Senin (11/4/2022). 

Baca Juga: Persiapan Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo Minta Anggaran Segera Diputuskan

Beberapa waktu lalu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyuarakan memiliki big data terkait keinginan masyarakat yang ingin menunda pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

Politikus PDIP itu mempertanyakan ihwal big data yang dimiliki oleh Luhut. Namun, ia tak menyebutkan secara gamblang ihwal identitas dari menko tersebut. 

"Ketika presiden secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya. Harusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data “hoax” kepada masyarakat Indonesia," ujarnya. 

Menurut dia, aksi demonstarasi massa mahasiswa harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elit tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia. 

"Bahkan untuk mencapai tujuan keserakahannya secara terang-terangan berupaya membajak konstitusi dan menenggelamkan demokrasi." 

"Esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi tahun 1998 lalu adalah pembatasan kekuasaan. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan (tiran), berwatak rakus dan serakah (oligarki kapitalis)," katanya. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan Pemilu akan tetap digelar 14 Februari 2024.

Ia juga menegaskan pada seluruh Menteri agar tak ada lagi isu-isu soal penundaan pemilu maupun soal tiga periode.

Baca Juga: Tegaskan Pemilu 2024 Tak Ditunda, Jokowi Minta Tak Ada Spekulasi Terkait 3 Periode

Dalam rapat terbatas, Presiden menyebut akan melantik Komisioner KPU dan Bawaslu terpilih.

Hal ini merupakan bukti pemerintah serius menyelenggarakan pemilu tahun 2024.