Moskow Sebut Latvia Neo-Nazi, karena Jadikan 9 Mei Hari Peringatan Korban Rusia di Ukraina

MOSKOW, KOMPAS.TV - Pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Latvia sebagai neo-Nazi karena menjadikan 9 Mei sebagai hari peringatan untuk para korban Rusia di Ukraina.

Latvia dilaporkan telah mengesahkan undang-undang (UU) untuk menandai 9 Mei sebagai hari peringatan untuk korban penyerangan Rusia di Ukraina.

Tanggal 9 Mei sendiri selalu diperingati sebagai hari kemenangan Uni Soviet atas Nazi di Perang Dunia II.

Negara-negara pecahan Uni Soviet, termasuk Rusia dan Latvia pun kerap memperingatinya dengan menggelar parade.

Baca Juga: Guru di Rusia Dipecat dan Didenda, Gara-Gara Terekam Sebut Ukraina Bukan Bagian dari Rusia

Rusia sendiri dilaporkan akan menggunakan 9 Mei sebagai tenggat waktu untuk kemenangan mereka di Donbas dan Ukraina timur.

Sebelumnya, Parlemen Latvia mengeluarkan UU untuk menarik perhatian pada agresi militer Rusia, dengan mengibarkan bendera nasional Latvia bersama bendera Ukraina di setiap kediaman dan gedung pemerintah pada 9 Mei.

Tindakan Latvia itu pun membuat marah Moskow, dan menyebut keputusan itu sebagai penghujatan.

Dikutip dari Daily Mail, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebut keputusan itu sebagai usaha memperlakukan komunitas berbahasa Rusia di Latvia, yang menghargai memori eksploitasi pahlawan anti-Fasis.

“Keputusan menghujat oleh parlemen Latvia tunduk pada kecaman keras oleh semua kekuatan yang tak masuk akal, tidak hanya di Rusia tapi seluruh dunia,” ujarnya.

Baca Juga: Sosok Alexander Dvornikov, Jagal Suriah yang Dipercaya Putin Pimpin Pasukan Rusia di Ukraina

“Pada kesempatan yang sama, tindakan legislatif ini tak mengejutkan karena rezim yang berkuasa di Latvia telah lama dikenal dengan preferensi neo-Nazi dan upaya menutupi kekejaman antek-antek Nazi Jerman,” tambahnya.

Zakharova pun menegaskan, Latvia saat ini tengah menutupi kejahatan dari rezim Kiev terhadap warga sipil di Ukraina dan Donbas.

“Kami percaya bahwa sejarah akan menempatkan segalanya dengan sesuai,” tuturnya.

UU itu juga tak akan mengizinkan penyelenggaraan perayaan publik apa pun, dan mengatakan tidak akan ada masalah izin untuk acara apa pun.