Harga Pokok Meroket Saat Ramadan 2022, Ini Pesan Serius MUI untuk Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta pemerintah mengatasi harga-harga kebutuhan pokok yang meroket saat puasa Ramadan 2022.

Hal itu ditegaskan Ketua MUI Jeje Zaenudin, yang secara khusus meminta pemerintah untuk bekerja keras mengatasi kenaikan harga ini karena membuat masyarakat kian susah. Apalagi di tengah Ramadan. 

"Kita tentu sangat prihatin dengan situasi seperti ini. Pada saat umat Islam sedang puasa Bulan Ramadan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat lemah diperparah dengan meroketnya harga-harga kebutuhan pokok," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (8/4/2022).

Meski begitu, Jeje Zainundin memahami kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah terkait harga-harga yang meroket pada Ramadan 2022 ini. 

Apalagi, menurutnya, pemerintah saat ini memiliki sejumlah program-program strategis yang memerlukan anggaran besar.

Namun di sisi lain, kata dia, masyarakat meminta agar pengendalian harga-harga kebutuhan pokok lebih diprioritaskan. 

Bahkan, Wakil Ketua PP Persis itu mengatakan, kebutuhan pokok lebih penting ketimbang proyek-proyek raksasa yang tidak bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat secara luas.

Baca Juga: Anggota DPR Harap Harga Pertamax Disesuaikan Lagi saat Harga Minyak Dunia Turun

Masyarakat Diimbau Tidak Konsumtif saat Ramadan

Guna menghindari terjadinya kelangkaan barang di pasar, Jeje mengimbau masyarakat untuk berhemat dan mengendalikan diri dari budaya konsumtif saat Ramadan.

Ramadan, kata dia, merupakan momentum untuk menjaga diri dari hawa nafsu, termasuk perilaku konsumtif.

"Hindari dan kurangi belanja barang dan benda-benda yang tidak terlalu penting. Momentum Ramadhan penting dijadikan spirit budaya hidup hemat dan bersahaja, terlebih dalam menghadapi kesulitan ekonomi sekarang ini," kata dia.

Sebelumnya, sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (8/4/2022), Kepala Pusat Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto menyatakan, pemerintah terus memantau kondisi ketersediaan pasokan dan harga sembilan bahan pokok di berbagai wilayah di Indonesia.

Bapanas juga intens bekerja sama dengan dinas ketahanan pangan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota.

Tujuannya untuk memantau dan memastikan stabilisasi pasokan dan harga kesembilan bahan pokok tersebut.

"Kemudian kami melakukan monitoring secara tetap terkait sembilan bahan pokok ini dan kami memastikan setiap bulannya aman atau tidak aman. Kalau misalnya tidak aman, permasalahannya di mana?" tambahnya.