Wiranto Bujuk Mahasiswa Tak Demo soal 3 Periode: Panas di Jalan, Lebih Baik Bicara di Ruangan Adem

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menyarankan kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya di ruangan yang adem ketimbang di jalan.

Pernyataan itu disampaikan Wiranto seusai menggelar dialog bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2022). 

“Sekarang kita sudah memulai komunikasi, ketimbang panas-panas di jalan lebih baik kita bicara di ruangan adem ngomong bicara, kira-kira gimana sih,” ucap Wiranto.

Apalagi, kata Wiranto, jika yang hadir menyampaikan aspirasi adalah elemen-elemen mahasiswa.

“Pasti pemerintah akan mendengarkan, tidak mungkin tidak mendengarkan,” ujar Wiranto.

Baca Juga: Wiranto Minta Mahasiswa Tidak Terjebak Wacana yang Tidak Mungkin Dapat Dilaksanakan

Imbauan tersebut, kata Wiranto, bukan berarti pemerintah melarang mahasiswa untuk menggelar unjuk rasa Senin pekan depan.

“Bukan melarang tapi kita berkomunikasi, ini bulan puasa, bulan suci Ramadan, kita prihatin, saling maaf-memaafkan kita berpuasa, tentunya kita lebih arif untuk menyikapi hal hal yang memang bisa kita bicarakan komunikasikan dengan baik,” kata Wiranto.

Apalagi, tambah Wiranto, sejumlah hal yang akan disampaikan mahasiswa terkait penundaan pemilu, perpanjangan jabatan, dan jabatan 3 periode presiden sudah pasti tidak akan dapat dilaksanakan.

Sehingga dengan demikian, jika wacana tersebut masih diperdebatkan maka hanya akan menghamburkan tenaga.

“Ini akan sia-sia ini, ini kan kita hanya menghamburkan tenaga yang tidak perlu, padahal banyak pekerjaan lain, banyak tugas lain yang harus kita selesaikan,” ujarnya.

Baca Juga: Wantimpres Tegaskan Penundaan Pemilu hingga Presiden 3 Periode Tidak Dapat Diimplementasikan

Sebelumnya, Wiranto juga menjabarkan 4 argumentasi yang menegaskan bahwa penundaan pemilu, perpanjangan jabatan, dan jabatan 3 periode presiden tidak akan dapat terlaksana.

Pertama, soal syarat berat amendemen UUD 1945 dan fakta bahwa rasio dukungan di MPR soal wacana tersebut yang hanya didukung oleh 3 partai politik.

Kedua, tidak ada kegiatan apapun di DPR maupun pemerintahan yang mengisyaratkan adanya persiapan-persiapan untuk penundaan Pemilu.

Ketiga, pemerintah saat ini sedang sibuk dengan urusan melakukan penyehatan ekonomi nasional dalam situasi global yang memang tidak menguntungkan. Termasuk sedang menyelesaikan mitigasi covid-19.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Keempat, presiden sudah menjawab soal penundaan pemilu, perpanjangan jabatan, dan jabatan 3 periode presiden bahkan sampai memberikan instruksi kepada menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Artinya apa dengan keempat argumentasi ini sebenarnya sudah jelas bahwa wacana itu akan berhenti di wacana dan tidak mungkin dapat diimplementasikan, diwujudkan, dan dilaksanakan karena ya ada empat alasan tadi,” tambahnya.