Puan: OJK Harus Mampu Lindungi Masyarakat dari Investasi Ilegal

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap anggota Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) terpilih untuk periode 2022-2027 bisa lebih memperhatikan perlindungan konsumen. Sebab, saat ini tengah marak kasus-kasus investasi ilegal, sehinngga dapat terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

“Masyarakat telah banyak yang dirugikan akibat investasi ilegal. Kami berharap OJK dapat lebih berperan melakukan pencegahan, termasuk dengan penguatan literasi keuangan kepada masyarakat Indonesia,” kata Puan, Jumat (8/4/2022).

Mantan Menko PMK itu mengimbau agar OJK bisa lebih menunjukkan taringnya dalam memerangi praktik-praktik investasi bodong. 

Baca Juga: Anggota DPR Singgung Bos OJK Gajinya Gede Tapi Banyak Masalah Asuransi Hingga Pinjol

Menurut dia, OJK harus mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara maksimal.

“Kami semua menantikan OJK dapat lebih tegas dalam menegakkan aturan sehingga berbagai upaya penyelewengan dalam sektor jasa keuangan dapat diminimalisir. Sepak terjang OJK yang baik akan menjaga sehatnya sistem jasa keuangan Indonesia,” ujarnya.
 
Puan DK OJK terpilih dapat mewujudkan visi misinya terkait pelaksanaan pengawasan OJK agar lebih terintegrasi dan lebih berkualitas dalam hal perlindungan konsumen serta masyarakat. 

“Dan secara khusus saya mengapresiasi kinerja anggota DK OJK sebelumnya di bawah kepemimpinan bapak Wimboh Santoso yang sebentar lagi akan purna tugas. Dan selamat atas terpilihnya anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027. Semoga ke depan, OJK sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan berkaitan dengan keuangan dapat semakin profesional,” katanya.

Baca Juga: Sorotan Berita: Eks Petinggi OJK Dibebaskan, Tersangka Baru Kasus Binomo, Marshel Widianto Diperiksa

Sebelumnya anggota DK OJK periode 2022-2027 dipilih setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR. Hasil keputusan ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pekan depan. 

Salah satu yang dipilih Komisi IX adalah Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar yang terpilih sebagai Ketua DK OJK.