Pernah Bicarakan Penundaan, Apa Sikap Luhut Setelah Jokowi Sentil Menteri Terkait Pemilu?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan para jajaran menterinya untuk tidak lagi membicarakan terkait wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Jokowi kemudian mewanti-wanti para menteri untuk fokus bekerja dan tak menimbulkan polemik di masyarakat.

"Jangan sampai ada yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak!" ujar Jokowi dilansir dari Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022) kemarin.

"Jangan timbulkan polemik di masyarakat, fokus bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," katanya. 

Baca Juga: Fadli Zon Tanggapi Soal Jokowi Yang Minta Menteri Stop Bicara Penundaan Pemilu

Menanggapi arahan Kepala Negara, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi buka suara. 

Jodi mengatakan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan akan mematuhi arahan dari Presiden Jokowi.

"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan presiden," terang Jodi dikutip dari Kompas.com, Kamis (7/4/2022).

Ia melanjutkan,  Luhut bersama menteri lainnya akan fokus bekerja dan mengawal pemulihan ekonomi yang sempat krisis akibat pandemi Covid-19.

"Pak Luhut hari ini seperti biasanya juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pasca-pandemi ini," tutur Jodi.

"Dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan presiden kemarin," lanjutnya.

Baca Juga: Kemendagri Pastikan Tahapan Pemilu 2024 Bakal Dimulai 14 Juni 2022

Sebelumnya diberitakan Kompas.com, Luhut ikut mengulirkan isu penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Dalam tayangan YouTube, Menko Marves menyatakan memiliki data terkait aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Pasalnya masyarakat ingin adanya kondisi sosial politik yang tenang dan perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Luhut juga mengklaim adanya big data yang berisi perakapan 110 juta orang di media sosial yang mendukung pendundaan Pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga: Hasto Kritik Luhut: Seharusnya Gunakan Big Data untuk Masalah Kerakyatan, bukan Penundaan Pemilu