Setelah Presiden Larang Bicara Penundaan dan Perpanjangan Masa Jabatan: Reshuffle atau Kesetiaan?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Jokowi akhirnya kembali menegaskan perihal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang sempat ramai dalam beberapa pekan. 

Kali ini, Jokowi mewanti-wanti kepada para menterinya agar fokus bekerja dan tidak lagi menyinggung soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan.

"Jangan sampai ada yg menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak!" ujar Jokowi dilansir dari Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Lebih jauh, Jokowi memperingatkan menterinya untuk tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

"Jangan timbulkan polemik di masyarakat, fokus bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," katanya. 

Kerisauan Jokowi bisa dimaklumi. Sebab, setidaknya ada tiga menteri yang bicara tentang masalah tersebut.

Yang paling vokal adalah Menteri Koorinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang terang-terangan ingin pemilu ditunda dengan alasan pemulihan ekonomi dan berdasarkan pada big data yang dia miliki.

Baca Juga: Survei SMRC: Mayoritas Tolak Presiden Tiga Periode dan Penundaan Pemilu 2024

Meski kemudian big data tak pernah mau diungkap ke publik. Padahal, big data itu disebut berisi sikap masyarakat yang mendukung penundaan pemilu.  

Sebelumnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terus terang ingin pemilu ditunda setelah para pengusaha menginginkan suasana yang stabil dan pemulihan ekonomi.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa amandeman UUD 1945 bukanlah hal tabu karena bukan kitab suci.

Tito menyandarkan pada peristiwa para kepala desa dalam acara Silatnas di Gelora Bung Karno (GBK) pekan lalu yang berteriak meminta Jokowi 3 periode.

Menurut Tito hal itu spontan dan memberi bukti bahwa kepala desa "happy" dengan kebijakan Jokowi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai, pernyataan Jokowi perlu dilanjutkan dengan ketegasan, yaitu akan semakin terlihat bila diikuti dengan mengganti menteri yang berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan.