Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu 2024, PPP: Usulan Itu Bukan dari Presiden

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri berbicara ihwal penundaan Pemilu 2024, menghilangkan dugaan liar di lapangan bahwa hal itu usulan dari dirinya. 

"(Larangan Presiden itu) menegaskan bahwa usulan penundaan pemilu bukan dari Presiden, sehingga tak ada lagi dugaan-dugaan liar di lapangan," kata pria yang karib disapa Awiek kepada wartawan, Rabu (6/4/2022). 

Ia menegaskan, pihaknya akan selalu patuh terhadap konstitusi, yaitu pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali dan masa jabatan presiden hanya berlangsung dua periode.

Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Suarakan Penundaan Pemilu 2024, Fadli Zon: Itu Langkah Bijak

"PPP menegaskan taat konstitusi bahwa siklus pemilu 5 tahun sekali dan masa jabatan presiden 5 tahun dan hanya bisa dipilih kembali untuk sekali masa jabatan," ujarnya. 

Ia mengimbau kepada para pembantu presiden yang duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju untuk tak lagi menciptakan polemik terkait penundaan Pemilu 2024. 

"(Ketegasan Presiden Jokowi) harus diikuti kabinet," katanya. 

Sebelumnya, Jokowi menegaskan tidak boleh ada lagi menteri yang menyuarakan penundaan pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (5/4).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga: Jokowi Tegur Menteri Tak Jelaskan Kenaikan Harga Minyak Goreng dan Pertamax: Hati-hati

Lebih lanjut, Presiden Jokowi pun mengingatkan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan polemik di publik.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujarnya.