Jokowi Larang Menteri Suarakan Penundaan Pemilu 2024, Fadli Zon: Itu Langkah Bijak

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPR RI Fadli Zon memuji ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para pembantunya berbicara penundaan Pemilu 2024 mendatang. Sebab itu menandakan kalau seorang Kepala Negara taat dengan konstitusi yang telah disepakati.

"Itu sebuah pernyataan dan langkah yang bijak karena pemilu itu sudah ada jadwalnya dan jadwal itu sudah disepakati oleh DPR maupun pemerintah yaitu tanggal 14 Februari 2024," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga: Jokowi: Jangan Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan

Politikus Partai Gerindra itu pun meminta para menteri agar fokus pada kerja agar para rakyat merasakan kinerja dari pemerintah.

"Sebaiknya fokus saja para menteri adalah untuk menyelesaikan apa yang menjadi rencana program realisasi program-program  ke depan, waktunya kan tinggal sebentar lagi apa yang belum diimplementasikan yang menjadi target harus diselesaikan," ujarnya.

Menurut dia, berbicara ihwal penundan Pemilu 2024 itu bukan tugas pokok seorang menteri. Oleh sebab itu sudah tepat bila Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya, sehingga fokus bekerja.

"Dan permintaan itu menurut saya logis, rasional harus didukung sehingga kita tidak akan dengar lagi menteri menteri sibuk urusan penundaan pemilu karena itu bukan tupoksinya mereka," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada lagi Menteri yang menyuarakan penundaan pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Selasa 5 April 2022.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga: Jokowi Tegur Menteri Tak Jelaskan Kenaikan Harga Minyak Goreng dan Pertamax: Hati-hati

Lebih lanjut, Presiden Jokowi pun mengingatkan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan polemik di publik.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujarnya.