Jokowi: Jangan Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada lagi Menteri yang menyuarakan penundaan pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Selasa 5 April 2022.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi pun mengingatkan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan polemik di publik.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujarnya.

Baca Juga: AHY Ungkap Suara Rakyat Bukan Tunda Pemilu, Tapi Mengeluh Harga Bahan Pokok Melambung Tinggi

Sebelumnya sebagaimana diberitakan, ada sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang melemparkan wacana soal penundaan Pemilu 2024.

Pertama, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menter Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Melansir Kontan, Bahlil mengatakan tidak ada yang bisa melarang untuk menyatakan pendapatnya terkait dengan penundaan pemilu.

"Ini parlemen, lembaga demokrasi, orang mau cerita apa saja boleh termasuk penundaan pemilu. Jangan diharamkan," kata Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Bagi Bahlil, wacana penundaan pemilu termasuk sebuah pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan bangsa.

Sebab dalam sebuah negara demokrasi, menyatakan sebuah pendapat, termasuk penundaan pemilu, adalah sesuatu hal yang wajar.

"Itu (penundaan pemilu) wajar-wajar saja. Tinggal bagaimana proses di parlemen bagaimana, boleh atau tidak, monggo diselesaikan di sini," ujarnya.

Baca Juga: AHY Sebut Penundaan Pemilu 2024 akan Buat Kondisi Indonesia Kacau

Apalagi, lanjut Bahlil, dari sisi investasi, penundaan pemilu dinilai baik dengan catatan dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme perundang-undangan (UU).

"Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik. Kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif daan dalam mekanisme UU, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi," kata dia.

Selain Bahlil, ada juga Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengungkapkan bahwa dirinya memiliki big data yang menunjukkan dukungan rakyat pada penundaan pemilu.

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.